MAKI Jatim Siap Gelar Aksi Tandingan pada 3 September 2025
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sabtu, 23 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Polemik rencana aksi unjuk rasa yang digagas Cak Sholeh dengan tuntutan “turunkan Gubernur Jawa Timur” memantik reaksi keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Organisasi yang diketuai Heru MAKI itu menegaskan akan turun ke jalan pada 3 September 2025 untuk menggelar aksi tandingan.
Heru menyatakan, Jawa Timur saat ini dalam kondisi stabil, dengan program pembangunan yang berjalan optimal di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak.
Menurutnya, narasi yang disuarakan Cak Sholeh justru menyesatkan dan berpotensi memecah belah masyarakat.
Jawa Timur baik-baik saja.
Gubernur dan Wagub terus bekerja tanpa kenal lelah untuk masyarakat. Justru tudingan yang dilemparkan ini membuat gaduh dan tidak berdasar,” tegas Heru.
Ia menilai penggunaan frasa revolusi” serta seruan untuk menurunkan Gubernur Jawa Timur sebagai sesuatu yang berlebihan. Bahkan, menurutnya, hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman publik.
Terkait isu dana hibah 2019–2022 yang saat ini masih ditangani KPK, Heru menekankan bahwa hal itu sepenuhnya ranah aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggiring opini seolah-olah ada kelambanan dalam proses hukum.
Selain itu, Heru juga menanggapi isu dugaan pungutan liar di sekolah menengah. Menurutnya, tidak ada praktik pungli sebagaimana dituduhkan, melainkan partisipasi masyarakat yang diatur dalam ketentuan resmi dan disepakati bersama wali murid.
Sebagai bentuk sikap tegas, MAKI Jatim bersama 17 pengurus cabang di kabupaten/kota menyatakan siap bergabung dengan berbagai elemen masyarakat untuk mengawal aksi tandingan.
Mereka dijadwalkan mulai bergerak ke Surabaya sejak 2 September 2025.
Kami tidak ingin ada pihak yang mencoba menghambat pembangunan Jawa Timur. Justru masyarakat menunggu hasil dari program pembangunan itu, bukan diprovokasi dengan isu yang tidak jelas,” lanjut Heru.
Dengan demikian, pada tanggal 3 September mendatang, Surabaya diperkirakan akan menjadi pusat dua gerakan massa: kelompok yang mengusung tuntutan perubahan dan kelompok yang menegaskan dukungan terhadap jalannya pemerintahan saat ini. (dk/nns)
