DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menerima mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga mencapai Surabaya.
Hal tersebut diungkapkan AHY dalam acara Sarasehan Pengembangan Kawasan Pawitandirogo di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8). Menurutnya, kereta cepat diperlukan sebagai pilihan transportasi penumpang di Jawa.
“Sudah mendengar bahwa ada petunjuk dari Bapak Presiden kepada kami, secara khusus, untuk mengembangkan kereta cepat. Bukan hanya Jakarta-Bandung, tetapi juga sampai ke Surabaya. Ini semoga bisa terwujud,” katanya.
Jika kereta cepat selesai, katanya, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya hanya memakan waktu 3 jam. Hal ini, tambahnya, akan mengubah wajah industri transportasi di Indonesia ke depan.
Menurutnya, hal ini akan berdampak pada industri penerbangan di Indonesia. Meskipun demikian, AHY yakin tidak akan menghilangkan maskapai yang beroperasi di rute ramai yang dilalui kereta cepat.
“Nah jika Jakarta-Surabaya hanya 3 jam, itu luar biasa dan akan menjadi perubahan besar. Nah kalau begitu bagaimana dengan cuaca nanti? Pesawat akan mati tidak? Tidak juga,” katanya.
Ia menilai sektor penerbangan dapat dialihkan ke luar pulau. “Tentu masih ada permintaan [penerbangan] dan semakin banyak kita fokuskan pada penerbangan lintas pulau.”
Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memberikan wewenang langsung kepada AHY untuk memimpin proyek tersebut pada awal bulan Agustus ini.
AHY sebelumnya menyatakan bahwa pengembangan kereta cepat Jakarta – Surabaya akan diiringi dengan perkembangan wilayah permukiman di sekitarnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih merata.
“Walaupun ini masih terus dikembangkan, kita juga mempertimbangkan jika nanti benar-benar dapat dilanjutkan kereta cepat, maka kita juga akan memikirkan konsep-konsep TOD,” tambahnya.
Berdasarkan laporan Bisnis, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak boleh mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dudy menyampaikan, pihaknya membuka kesempatan bagi investasi swasta dengan model pendanaan inovatif agar proyek bisa berjalan tanpa mengganggu kondisi keuangan negara.
“Kami memberikan kesempatan kepada pihak swasta, tetapi dengan syarat tidak memberatkan APBN. Pendanaan kreatif sangat terbuka dalam berbagai bentuk, selama tidak memberatkan anggaran negara,” kata Dudy beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, Dudy menyampaikan bahwa pemerintah sedang meninjau berbagai pilihan transportasi berbasis rel dalam proyek kereta cepat ini, termasuk kereta kecepatan sedang (middle speed train) selain kereta cepat. Keputusan akhir akan mempertimbangkan daya terima pasar dan kelayakan investasi.
Masalah di Whoosh Tidak Boleh Terulang
Wakil Perdana Menteri AHY menekankan bahwa kelangsungan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya harus didukung oleh investasi yang tepat. Ia menyampaikan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai Whoosh perlu menjadi contoh yang baik agar nantinya pembangunan selanjutnya dari Bandung hingga Surabaya dapat berjalan secara efektif dan efisien.
“Kursus ini bukan tentang saling menyalahkan, melainkan mengenali celah-celah yang ada, apa yang tidak berjalan sesuai rencana, agar kita bisa memastikan masalah serupa tidak terjadi lagi,” ujar AHY di Jiexpo Kemayoran, Selasa (29/7/2025).
Selanjutnya, AHY juga menekankan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan para investor untuk mencari bentuk kerja sama investasi yang sesuai dalam mendukung pengembangan kereta cepat yang akan menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.
Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun peraturan baru yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan konstruksi Kereta Cepat Jakarta – Surabaya.
“Kami sedang menyusun kerangka regulasi yang baru. Pengalaman dari proyek Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada perlu berkembang agar dapat memenuhi tantangan sektor yang kompleks dan dinamis,” ujarnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibangun selama masa pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam pelaksanaannya mengalami kenaikan biaya (cost overrun).
Peristiwa tersebut terjadi salah satunya akibat dampak dari Pandemi Covid-19 dan krisis global yang memengaruhi laju perekonomian Indonesia. Akibatnya, pemerintah pada masa itu menyetujui pemberian jaminan utang dari Tiongkok melalui APBN.
Proyek transportasi megah ini awalnya direncanakan memerlukan dana sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Sementara itu, Indonesia mengambil pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sebesar 75% atau sekitar Rp64,8 triliun.
Meskipun demikian, sepanjang pelaksanaannya, proyek yang ambisius ini ternyata mengalami kenaikan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 8,3 triliun rupiah.
Kewajiban biaya tambahan tersebut dibagi antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia diwajibkan membayar sekitar US$720 juta. Tidak berhenti sampai di sana, pihak CBD akhirnya memberikan kembali pinjaman dana kepada Indonesia untuk menutupi biaya tambahan tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4% dan masa cicilan selama 30 tahun.
Total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat yang selanjutnya diberi nama Whoosh mencapai Rp73,1 triliun. (*)
