Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim Dipersoalkan, Legislator: Semua Kembali ke Masyarakat!
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sab, 9 Agu 2025
- comment 0 komentar
Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur
DIAGRAMKOTA.COM – Polemik soal besaran gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPRD Jawa Timur belakangan menuai sorotan publik. Menanggapi hal itu, salah satu anggota DPRD Jatim memberikan klarifikasi bahwa pendapatan yang diterima wakil rakyat sebenarnya banyak kembali untuk kebutuhan masyarakat.
“Karena kebutuhan masyarakat Jatim untuk akses proposal ke dewan juga luar biasa, jadi sebenarnya pekpok (impas). Alhamdulillah berkah untuk warga bisa merayakan 17-an, maulidan, atau kegiatan sosial lainnya. Kembali juga ke masyarakat,” ujar Dewan perempuan yang enggan disebut namanya ini.
Legislator tersebut menegaskan, meskipun gaji dan tunjangan DPRD relatif besar dibandingkan profesi lain, namun bukan berarti bisa dipakai untuk memperkaya diri.
“Gaji dewan di DPRD Jawa Timur kalau dibandingkan ojol tentu jauh lebih besar. Tapi tidak bisa untuk memperkaya diri, karena semua kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, hampir setiap hari anggota dewan menerima proposal dari masyarakat untuk kegiatan sosial, keagamaan, hingga olahraga.
“Bagi kami, proposal mengalir seperti setiap hari adalah 17 Agustus, selalu ada perayaan, selalu ada momen. Dengan gaji itu, kita bisa turut menyumbang kegiatan kampung, mulai dari 17-an, maulidan, Ramadan, Lebaran, pengajian, senam, dan banyak lagi. Termasuk juga sumbangan fasilitas lain yang tidak bisa dicover APBD,” tambahnya.
Ia menekankan, eksistensi anggota dewan justru terlihat ketika mereka mampu hadir dan memberi kontribusi nyata kepada masyarakat.
“Eksistensi dewan itu kan ketika hadir ke masyarakat bisa memberikan sesuatu. Karena mereka dipilih rakyat, maka dituntut bisa memberikan kontribusi sebisanya. Beda dengan pejabat,” katanya, Sabtu (6/9) melalui kontak WA nya.
Sebagai informasi, anggota DPRD Jawa Timur menerima gaji pokok sekitar Rp4,2 juta per bulan. Namun total pendapatan mereka bisa mencapai Rp80–65 juta per bulan bila ditambah berbagai tunjangan, di antaranya:
Menurut data regulasi yang berlaku (termasuk Kepgub Jatim No. 188/30/KPTS/013/2023), berikut komponen tunjangan utama per bulan untuk anggota DPRD:
– Tunjangan Perumahan: sekitar Rp49,1 juta untuk anggota; lebih tinggi untuk wakil dan ketua DPRD Jatim .
– Tunjangan Transportasi: Rp20,85 juta per anggota/bulan .
– Tunjangan komunikasi intensif: Rp15–20 juta (Belum ditemukan angka pasti), namun komponen ini masuk dalam paket total Rp 84 juta seperti disebutkan sebelumnya .
– Kemudian juga ada anggaran reses sekitar Rp200 juta per tahun
– Uang perjalanan dinas/kunker: bervariasi, dengan durasi 7–12 hari kerja dalam sebulan, namun disebut hanya menutup biaya harian di lapangan.
Meski angka ini kerap menuai kritik, sejumlah anggota dewan mengklaim dana tersebut lebih banyak habis untuk membantu masyarakat.
“Kalaupun masih ada 7–12 hari kunker, nilai uang saku juga habis untuk makan di jalan karena sifatnya at cost. Jadi bukan berarti bisa ditabung banyak,” jelas legislator tersebut.
Ia menambahkan, jika hanya melihat besaran tunjangan tanpa mempertimbangkan beban sosial di masyarakat, akan muncul persepsi yang keliru.
“Kalau diniatkan untuk pekerjaan, kita akan kecewa karena tidak akan balik modal. Wis diikhlaskan saja, anggap sedekah. Yang penting memperjuangkan kemaslahatan rakyat banyak,” pungkasnya. ***
