DIAGRAMKOTA.COM — Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang dalam dinamika pemerintahan saat ini. Sikap ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang disampaikan saat Kongres ke-6 PDI-P di Bali, Sabtu (2/8/2025) lalu.
Pernyataan politik itu dikuatkan oleh Sri Untari Bisowarno, Penasihat Fraksi PDI-P DPRD Jatim. Ia menekankan bahwa partainya akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, sekaligus siap mengoreksi jika ada kebijakan yang dinilai tidak tepat.(07/08/25)
“Kami bukan oposisi, tapi juga bukan bagian dari koalisi. Kami adalah penyeimbang. Jika ada program pemerintah yang baik dan berpihak pada rakyat, kami akan dukung. Tapi jika kurang tepat, kami akan memberi masukan yang membangun,” tegas Untari, yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim.
Menurutnya, posisi penyeimbang merupakan bentuk tanggung jawab politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, yang tidak mengenal koalisi maupun oposisi secara formal seperti sistem parlementer.
Lebih lanjut, Sri Untari mencontohkan, dukungan akan diberikan pada program-program strategis, seperti beasiswa untuk siswa miskin, khususnya pada desil 1–2 yang belajar di sekolah swasta. “Kalau program gubernur menyentuh rakyat kecil, tentu kami akan dukung. Itu bentuk kehadiran negara di tengah rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, menyatakan pihaknya siap melaksanakan arahan Megawati dengan turun langsung ke masyarakat dan mengawal jalannya program pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami siap memastikan program-program Presiden Prabowo benar-benar dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran. Ini bentuk loyalitas kami kepada rakyat, bukan sekadar pada kekuasaan,” ujar Yordan, legislator asal Dapil Jatim I Surabaya.
Yordan juga mengingatkan bahwa fungsi penyeimbang bukan untuk menghambat kinerja pemerintahan, melainkan untuk memperkuatnya melalui kontrol yang sehat dan objektif.
Dengan sikap ini, PDI-P Jatim menegaskan bahwa demokrasi harus dijaga melalui kolaborasi dan kritik yang konstruktif. Dukung yang baik, koreksi yang keliru menjadi prinsip utama yang akan mereka bawa ke dalam kerja-kerja legislatif demi menjaga keberpihakan terhadap rakyat.(Dk/yud)
