DPRD Jatim Siap Telusuri Kabar Kebocoran Pajak BBKB Lintas Provinsi
- account_circle Teguh Priyono
- calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Dugaan adanya kebocoran atau salah setor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) lintas provinsi kembali mencuat. Komisi C DPRD Jawa Timur menyatakan siap menelusuri kabar tersebut setelah muncul klaim dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait kelebihan pembayaran pajak BBKB ke Jawa Timur senilai Rp100 miliar.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi, membenarkan bahwa persoalan ini telah disampaikan secara lisan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Bobby Soemiarsono, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Kami menerima informasi bahwa NTB mengklaim ada kelebihan pembayaran atau salah setor pajak BBKB ke Jatim sekitar Rp100 miliar. Tapi sampai sekarang kami belum menerima data dan dokumen rinci yang menjelaskan hal itu,” ujar Fuad, Rabu (16/7/2025).
Belum Ada Bukti Valid
Fuad menegaskan, DPRD Jatim masih menunggu penjelasan resmi dari Pemprov NTB dan pemerintah pusat terkait kabar tersebut. Ia mengingatkan agar persoalan ini tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat.
“Jangan sampai ini menjadi polemik tanpa dasar yang jelas. Kami siap menelusuri dan mengkaji secara rinci jika memang ada data valid yang masuk,” tegasnya.
Menurut Fuad, jika benar terjadi kelebihan pembayaran atau kesalahan setor pajak, maka pengembaliannya harus melalui mekanisme resmi yang melibatkan DPRD.
“Ini menyangkut pengelolaan keuangan daerah, jadi harus transparan dan melibatkan DPRD. Tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa persetujuan lembaga legislatif,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.
Bapenda Jatim Siap Koordinasi
Sementara itu, Kepala Bapenda Jatim, Bobby Soemiarsono, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya juga menunggu klarifikasi dan data lengkap dari Pemprov NTB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami siap berkoordinasi lebih lanjut. Jika memang terbukti ada kekeliruan dan jumlahnya signifikan, tentu akan dibahas mekanisme pengembaliannya. Tapi kami masih menunggu data resmi,” kata Bobby.
Komitmen DPRD Jatim: Telusuri dan Awasi
Komisi C DPRD Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak BBKB yang memiliki potensi rawan terjadi kesalahan distribusi, terutama dalam konteks lintas provinsi.
“Kami akan kawal proses ini agar jelas dan tidak menimbulkan polemik. Yang terpenting adalah menjaga transparansi dan mencegah kerugian bagi daerah manapun,” tutup Fuad.(Dk/yud)
- Penulis: Teguh Priyono
