Indonesia tengah menghadapi tantangan besar: perang dagang global yang memukul ekspor dan industri nasional, gelombang PHK massal di berbagai sektor, nilai tukar rupiah yang terus melemah, serta indeks saham yang lesu tak berdaya. Di akar rumput, masyarakat kelas bawah dicekik oleh inflasi, biaya hidup yang semakin tinggi, dan peluang kerja yang kian menyempit.
Namun alih-alih tampil sebagai motor solusi atau inisiator langkah-langkah luar biasa, sang Wakil Presiden justru lebih sering muncul dalam urusan-urusan remeh: dari lomba kuliner, event-event hiburan, hingga kini memeriksa CCTV lalu lintas. Seolah negara hanya membutuhkan tampilan visual bahwa pejabat bekerja, sementara tak satu pun persoalan rakyat yang benar-benar disentuh.
Belajar dari Wapres Lain
Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden bukan sekadar cadangan konstitusional jika Presiden berhalangan. Ia adalah aktor politik utama yang seharusnya memainkan peran strategis dalam pemerintahan, sebagai jembatan antara eksekutif dan publik, serta mitra aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Fungsi ini bukan hanya formal, tetapi juga substantif—terutama ketika negara sedang mengalami berbagai guncangan struktural dan sosial.
Mohammad Hatta, sebagai Wakil Presiden pertama, tidak hanya dikenal sebagai proklamator, tapi juga pemikir ekonomi kerakyatan. Ia membawa visi dan ideologi besar ke dalam kebijakan negara, menjadikan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berbasis pada keadilan sosial.
Hatta aktif menulis, berdebat, dan menyusun landasan berpikir bangsa. Ia berperan sebagai thought leader dan policy leader, bukan pelengkap administratif.
Jusuf Kalla memberikan teladan yang lebih kontemporer. Dalam dua periode sebagai Wapres, ia tampil sebagai aktor sentral dalam penyelesaian konflik Poso dan Aceh, negosiator ulung dalam diplomasi regional, dan penggerak pembangunan berbasis efisiensi birokrasi.
Ia tidak menunggu aba-aba, tetapi menciptakan momentum. Ia adalah contoh Wapres yang tidak diam di belakang Presiden, tapi menjadi motor perubahan. Bahkan dalam perdebatan publik, ia sering tampil lebih jernih dan solutif daripada menteri-menteri teknis.
Di luar negeri, Wakil Presiden di berbagai negara justru didesain untuk memainkan peran aktif dan otonom. Di Amerika Serikat, peran Wakil Presiden tidak hanya seremonial. Kamala Harris misalnya, dipercaya langsung oleh Presiden Joe Biden untuk menangani isu migrasi, reformasi kepolisian, dan hak suara pemilih.
Dalam beberapa periode sebelumnya, Joe Biden saat menjadi Wapres pun mengemban mandat besar dalam proyek infrastruktur, diplomasi dengan Ukraina, dan reformasi sistem kesehatan.
