Wakil bupati Sidoarjo,turun di penggusuran pepelegi
- account_circle Adis
- calendar_month Senin, 14 Apr 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Puluhan warga di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, menggelar aksi demonstrasi menolak rencana penggusuran bangunan liar(Bangli) yang berdiri di atas aliran Sungai Sawotratap,Senin(14/04/2025). Bangunan-bangunan semi permanen itu selama ini digunakan warga untuk berdagang dan mencari nafkah sehari-hari.
Aksi unjuk rasa berlangsung di sekitar lokasi bangunan yang akan dibongkar. Massa membawa spanduk berisi tulisan kami menolak penggusuran tolong pikirkanlah nasib anak dan istri kami mulai dari penolakan penggusuran hingga permintaan dialog dengan pemerintah. Mereka menilai rencana pembongkaran dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa solusi yang jelas bagi nasib para pedagang.
Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo telah mengirimkan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Bahkan, tiga kali surat dilayangkan, namun warga belum membongkar lapak mereka secara mandiri. Mereka bersikukuh mempertahankan tempat usaha yang sudah mereka kelola selama puluhan tahun itu.
Aksi warga ini juga didukung oleh mantan Kepala Desa Sawotratap, Sundayati, yang turut hadir dan menyuarakan penolakan atas penggusuran.
“Ini semua binaan saya sejak 30 tahun yang lalu. Mau dipindah ke mana mereka? Direlokasi ke mana? Kok tidak ada pertemuan, tiba-tiba mau dibongkar,” ujar Sundayati.
Menurutnya, selama ini para pedagang yang menempati bantaran sungai tidak pernah menjadi beban pemerintah, justru mampu menghidupi keluarga mereka dari usaha kecil tersebut. Ia menilai kebijakan pembongkaran ini tidak manusiawi jika dilakukan tanpa musyawarah dan alternatif solusi.
“Sandang, pangan, biaya sekolah anak-anak mereka semua dari sini. Jangan seenaknya jadi pemimpin. Kalau bisa tempat ini ditata, bukan dibongkar,” tegasnya.
Massa pun mendesak agar Bupati Sidoarjo Subandi maupun Wakil Bupati Mimik Idayana turun langsung menemui warga. Mereka berharap adanya dialog terbuka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
Desakan tersebut akhirnya direspons langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana. Ia datang ke lokasi aksi dan menemui warga yang berunjuk rasa. Dalam dialog singkat, Mimik menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berniat menyakiti rakyat kecil. Namun, ia juga menekankan pentingnya penataan kawasan bantaran sungai.
“Kami paham bahwa mereka sudah menempati tempat ini lebih dari 35tahun. Tapi pemerintah juga ingin melakukan penataan agar kawasan ini lebih rapi dan tidak melanggar aturan,” jelas Mimik.
Mimik menambahkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima (PKL) sangat penting dalam setiap proses penataan. Ia pun memastikan bahwa Pemkab Sidoarjo terbuka terhadap semua aspirasi warga.
“Kita terbuka untuk dialog. Pemerintah tidak ingin asal-asalan. Semua akan dicarikan solusi terbaik bersama. Yang penting jangan anarkis dan mari kita jaga ketertiban,” ujarnya.
Terkait pembongkaran, Mimik menyebutkan bahwa sebagian warga sudah bersedia membongkar lapaknya secara mandiri sebagai bentuk kesadaran dan itikad baik.
“Hari ini ada beberapa lapak yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Itu langkah yang kami apresiasi. Ke depan kami akan terus melakukan pendekatan secara persuasif,” tutupnya.
Meski demikian, sejumlah warga masih berharap pemerintah memberikan kejelasan soal relokasi atau penataan ulang yang memungkinkan mereka tetap bisa berjualan. Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa solusi komprehensif dibutuhkan agar kepentingan rakyat kecil tetap terlindungi, tanpa mengabaikan pentingnya penataan ruang kota yang tertib dan terencana.(Dk/di)
- Penulis: Adis
