Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dukung Penyegelan Gudang Tak Berizin: Ini Pesan Penting Bagi Pengusaha
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (@)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungan penuhnya terhadap tindakan penyegelan gudang milik CV Sentosa Seal yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, pada Selasa (22/4/2025) di kawasan Margomulyo.
Langkah Tegas Pemkot Jadi Pembelajaran Dunia Usaha
Yona menilai bahwa penyegelan tersebut merupakan tindakan tegas dan tepat sebagai bentuk edukasi terhadap dunia usaha di Kota Pahlawan. Ia menyebut bahwa tindakan ini menjadi peringatan serius agar pelaku usaha mematuhi aturan, khususnya terkait perizinan usaha.
Menurut Yona, tindakan ini murni soal perizinan, khususnya tidak dimilikinya Tanda Daftar Gudang (TDG) oleh CV Sentosa Seal, dan bukan karena isu-isu viral lainnya seperti penahanan ijazah karyawan.
Keadilan dalam Penegakan Aturan Perizinan Jadi Kunci Iklim Usaha Sehat
Politisi Gerindra ini menyambut positif langkah yang diambil Pemkot sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Ia menyatakan bahwa semua pelaku usaha harus diberi perlakuan yang sama apabila melanggar ketentuan legalitas.
“Jika ada yang belum memiliki TDG, maka harus ditindak tegas pula. Tidak boleh ada tebang pilih,” tegasnya.
Perlu Pemetaan Ulang dan Audit Perizinan Gudang di Seluruh Kota
Yona juga mendorong agar Pemkot melalui dinas teknis melakukan pendataan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap seluruh gudang di Surabaya, termasuk yang beroperasi di luar kawasan industri seperti ruko-ruko yang difungsikan sebagai gudang.
Meskipun pihak legislatif tidak dilibatkan dalam proses penyegelan tersebut, Yona menekankan bahwa esensinya adalah edukasi kepada para pelaku usaha agar tunduk pada aturan yang berlaku. (@)
