DIAGRAMKOTA.COM – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemindahan perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, pemindahan ini perlu dilakukan dengan perencanaan matang agar sesuai dengan kebutuhan tata ruang dan pengembangan wilayah di Mojokerto.
Dukungan tersebut disampaikan Khofifah usai menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (05/03/2025). Dalam acara tersebut, Muhammad Al Barra dan M. Rizal Octavian resmi menerima jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto untuk periode 2025-2030.
“Pemindahan kantor Pemda ini tentu harus disiapkan dengan baik. Kita harus melihat kecamatan mana yang paling strategis dan memiliki potensi pengembangan jangka panjang. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” terang Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan tata ruang di daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menegaskan bahwa sinergi antar-pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan proses pemindahan berjalan lancar tanpa menghambat aktivitas pemerintahan.
Selain membahas pemindahan kantor Pemda, Khofifah juga menyinggung pentingnya percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, penyelesaian RDTR tidak harus menunggu seluruh kabupaten, tetapi dapat dilakukan bertahap per kecamatan agar pembangunan lebih efektif.
“Percepatan RDTR sangat penting, tidak harus menunggu satu kabupaten selesai. Kita bisa menyelesaikannya secara bertahap per kecamatan. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih cepat dan terarah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyoroti program pembangunan ekonomi desa, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut, pemerintah pusat menargetkan pembentukan 65 ribu koperasi desa, meskipun ada informasi terbaru dari Menteri Pangan yang menyebut angka 70 ribu koperasi.
Untuk memastikan kelancaran program-program tersebut, pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi pada 9 Maret mendatang dengan seluruh bupati, wali kota, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rapat ini juga direncanakan akan melibatkan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, serta kemungkinan kehadiran Menteri Koperasi dan UKM.
Khofifah berharap pemindahan kantor Pemda Kabupaten Mojokerto dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pengembangan ekonomi dan infrastruktur di daerah. “Saya percaya dengan perencanaan yang baik dan sinergi antara pusat dan daerah, Mojokerto akan semakin maju dan berkembang,” pungkasnya.(Di)
