Alihkan Anggaran MBG 1,1 T Untuk Bangun Sekolah, DPRD Usulkan Kawasan Surabaya Utara Menjadi Prioritas Utama
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Abdul Malik Anggota Komisi D Surabaya Fraksi PDIP- PAN.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengambil langkah strategis dengan akan mengalihkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,1 triliun untuk pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.
Dana tersebut sebelumnya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena Makan Bergizi Gratis sekarang dibiayai oleh APBN, maka APBD sebesar Rp1,1 triliun yang awalnya dialokasikan untuk itu tidak terpakai,” ujar Eri, Rabu (12/2/2025).
Langkah ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Malik, terutama dalam upaya membangun sekolah-sekolah negeri yang masih kurang di Surabaya.
“Ini sangat mengakomodir warga yang jauh dari sekolah negeri,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut, Kamis (13/2/2025)
Menurutnya, hal ini gayung bersambut dalam kegiatan resesnya khususnya di wilayah Surabaya utara, banyak warga Surabaya yang mengeluhkan minimnya jumlah sekolah negeri di wilayah mereka.
Malik pun meyakini bahwa Wali Kota akan memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah yang masyarakatnya tergolong menengah ke bawah dan memiliki akses terbatas terhadap sekolah negeri.
“Di Surabaya utara, harus dibangun sekolah negeri minimal per-kecamatan atau di wilayah yang sangat padat penduduk,” jelasnya.
“ Sebab Kawasan Surabaya utara padat penduduk serta kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan oleh karena itu.” Kami mengusulkan perlu ada penambahan Sekolah ”. Tuturnya
Malik menambahkan bahwa komitmen Wali Kota ini telah memberikan harapan besar bagi warga.
“Warga sangat senang dan berharap, apalagi bila benar-benar terwujud,” tegasnya.
Malik juga berharap, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan memperbaiki kualitas lingkungan di Surabaya, sejalan dengan visi pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan.
