Waspada Penipuan Berkedok Pajak Usai Data NPWP Diretas Bjorka
- account_circle Arie Khauripan
- calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kebocoran data 6 juta wajib pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh peretas Bjorka telah memicu kekhawatiran di masyarakat.
Pakar keamanan siber, Alfons Tanuaya, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan data yang bocor, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Alfons memprediksi modus penipuan yang mungkin terjadi adalah dengan menghubungi wajib pajak dan mengklaim sebagai petugas pajak.
Penipu akan menggunakan data yang bocor untuk meyakinkan korban, seperti menunjukkan data NPWP yang akurat, dan mengancam dengan denda pajak jika tidak segera dibayar.
“Masyarakat harus ekstra hati-hati jika ada yang menghubungi dan mengklaim sebagai petugas pajak, terutama jika mereka memiliki data NPWP yang akurat, jangan mudah terpancing dengan ancaman denda pajak, dan selalu verifikasi informasi melalui saluran resmi DJP.” ujar Alfons, Kamis (19/9/2024).
Alfons juga mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengevaluasi prosedur pengelolaan dan pengamanan data DJP. Ia menyoroti bahwa data yang bocor tidak hanya NPWP, tetapi juga informasi pribadi lainnya seperti alamat lengkap, nomor HP, dan email.
“Kebocoran data ini menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan data DJP, penting untuk meningkatkan keamanan data agar kejadian serupa tidak terulang,” tandas Alfons.
Diklaim oleh peretas Bjorka, di antara data NPWP yang dibocorkan itu terdapat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta anggota keluarganya, dan sejumlah anggota kabinet termasuk Sri Mulyani. Data NPWP dibocorkan Bjorka sebanyak 6,6 juta wajib pajak.
Terdiri dari ukuran tidak terkompresi 500 Megabyte, dan yang tidak terkompresi sebesar 2 Gigabyte. Bjorka membanderol data itu dengan harga 10.000 Dollar Amerika Serikat, atau sekitar Rp 153 juta.
Secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya masih belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujarnya saat dikonfirmasi diagramkota.com, Rabu (18/9/2024)
Kebocoran data NPWP ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam hal keamanan data pribadi. Masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi penipuan dan selalu memverifikasi informasi dari sumber yang kredibel.
Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan keamanan data dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi. (dk/akha)
- Penulis: Arie Khauripan
Saat ini belum ada komentar