Ribuan Kepala Desa Serbu Istana, Minta Presiden Cabut 3 Peraturan Menteri Keuangan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 8 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
(ilustrasi)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ratusan Kepala Desa (Kades) dari berbagai wilayah Indonesia memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) serta di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin 8 Desember 2025. Aksi ini bukan hanya sekadar demonstrasi biasa, tetapi merupakan penyampaian tuntutan mendesak kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai nasib Dana Desa dan otonomi desa.
Kepala desa menyalahkan tiga aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Desa, yang berpotensi “membatasi” keuangan dan otoritas pemerintah desa. Jika keluhan ini tidak dihiraukan, nasib program pembangunan di ribuan desa akan terancam terhenti.
Tuntutan paling mendesak yang diungkapkan oleh para demonstran Kades adalah pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 (Perubahan terhadap PMK 108/2024) mengenai Pendistribusian dan Penyaluran Dana Desa 2025.
Alasannya, aturan ini dinilai merugikan seluruh desa di Indonesia karena menyebabkan Dana Desa Tahap II (non-earmark) tidak cair, yang merupakan sumber penting untuk pembangunan yang bukan prioritas nasional.
Tuntutan kedua menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai penggunaan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman. Yaitu dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 terkait Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Merah Putih.
Alasannya, para Kepala Desa meminta dilakukannya evaluasi terhadap peraturan yang menjadikan Dana Desa sebagai jaminan koperasi dengan sistem pemotongan langsung. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keuangan desa.
Bukan hanya masalah keuangan, otonomi desa juga menjadi isu penting yaitu mencabut atau tidak menerbitkan peraturan melalui Permendes dan peraturan lainnya yang mengurangi kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan melalui Musyawarah Desa.
Salah satu peserta aksi, Kepala Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Yayan Siswandi, menyatakan bahwa kedatangan mereka merupakan wujud dukungan yang kuat.
“Kami bersama rombongan berangkat sejak malam kemarin. Ini merupakan bentuk dukungan seluruh Indonesia dalam menyampaikan harapan kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Yayan dari lokasi aksi.
Yayan mengungkapkan, aksi ini melibatkan lebih dari sekadar Kepala Desa. Karena tidak hanya Kades yang hadir, tetapi juga perangkat desa, BPD, hingga RT dan RW turut hadir untuk menyampaikan tuntutan kepada Presiden.
“Kami memohon doa, semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan mengabulkan tuntutan para Kepala Desa,” tutupnya.
Aksi yang berlangsung di depan Istana Negara dan Monas ini menantikan tanggapan langsung dari pemerintah pusat. Nasib miliaran rupiah Dana Desa yang menjadi harapan pembangunan di daerah kini tergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto. ***
Saat ini belum ada komentar