Bupati Aceh Selatan Pilih Umrah Saat Rakyat Hadapi Bencana Banjir

DIAGRAMKOTA.COM – Perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menuai kritik tajam dari masyarakat dan aktivis setempat. Di tengah situasi darurat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut, keputusan Mirwan untuk meninggalkan daerahnya menuju Tanah Suci dianggap tidak sesuai dengan prioritas kepemimpinan.

Perjalanan Bupati ke Tanah Suci

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Mirwan MS berangkat ke Tanah Suci pada Selasa, 2 Desember 2025, dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Sebelumnya, dia mengunjungi Trumon pada malam hari sekitar pukul 12 malam. Keberangkatannya ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait tanggung jawab kepala daerah dalam situasi krisis.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis, belum memberikan respons terkait kepergian Mirwan. Demikian juga dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aceh Selatan, Denny Saputra, yang masih belum menjawab konfirmasi terkait hal ini.

Kritik dari Aktivis dan Masyarakat

Ketua Umum PC Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh Selatan, Heriadi, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan Mirwan. Menurutnya, bupati seharusnya tetap berada di daerahnya untuk memastikan keselamatan warga yang terkena dampak banjir.

“Kami menghormati umrah sebagai ibadah. Tapi ini bukan soal ibadah, ini soal prioritas kepemimpinan. Rakyat mengungsi, jalan putus, logistik terbatas, tapi bupati malah pergi. Ini keputusan yang tidak bijak dan melukai rasa keadilan publik,” ujar Heriadi.

Heriadi juga menyoroti bahwa dalam syariat Islam, umrah merupakan ibadah sunnah yang bisa ditunda, terlebih ketika seseorang sedang menjabat posisi penting seperti bupati di tengah situasi darurat. Apalagi, kepergian ini dilakukan setelah Mirwan menyatakan tidak sanggup menangani bencana secara mandiri.

Tanggung Jawab Kepemimpinan

Mirwan MS, selain menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan, juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Dia terpilih dalam Pilkada 2024 dengan dukungan berbagai partai politik, termasuk Partai Demokrat, PKB, PAN, Golkar, PKS, PPP, Gerindra, PDIP, Gelora, Hanura, dan PAS Aceh.

Dalam situasi bencana, tanggung jawab seorang pemimpin adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak, bukan justru meninggalkan daerahnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat tentang komitmen dan keseriusan seorang pemimpin dalam menghadapi krisis.

Situasi Bencana di Aceh Selatan

Aceh Selatan saat ini sedang menghadapi bencana banjir yang telah mengganggu kehidupan masyarakat. Banyak warga yang terpaksa mengungsi, jalan-jalan utama mengalami kerusakan, dan pasokan logistik terbatas. Pemerintah setempat dan instansi terkait telah melakukan upaya evakuasi dan distribusi bantuan, namun kondisi masih memprihatinkan.

Selain itu, beberapa daerah lain di Aceh juga mengalami dampak serupa. Misalnya, di Lhokseumawe, puluhan sekolah mulai aktif kembali setelah bencana. Di Aceh Timur, rumah sakit SAAS masih lumpuh akibat banjir. Sementara itu, di Aceh Besar, enam unit rumah terbakar dalam waktu singkat.

Penanganan Bencana oleh Pemerintah

Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana. TNI juga turun tangan dengan mengerahkan 11.143 personel untuk membantu evakuasi dan penanganan dampak bencana. Namun, masalah seperti pencairan dana Belanja Tak Terduga (BTT) masih menjadi kendala.

Di tengah situasi ini, keputusan Bupati Aceh Selatan untuk melakukan perjalanan umrah menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Masyarakat berharap agar para pemimpin dapat lebih proaktif dan responsif dalam menghadapi krisis, terutama ketika rakyat sedang membutuhkan dukungan dan perlindungan. ***