Belanja Kecamatan Melonjak Imbas Alih KSH, Komisi A Ingatkan Risiko Pembebanan Tak Merata
- account_circle Shinta ms
- calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM- Komisi A DPRD Kota Surabaya menyoroti pergeseran anggaran dalam APBD 2026, terutama pada sektor belanja kecamatan yang mengalami lonjakan signifikan.
Meski bukan dianggap sebagai bentuk pemborosan, perubahan ini dinilai sebagai konsekuensi dari penataan ulang struktur pendanaan yang mengalihkan sebagian program ke tingkat wilayah.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menjelaskan bahwa kenaikan belanja kecamatan terjadi akibat adanya redistribusi anggaran dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bag Kesra) ke 31 kecamatan.
Program yang sebelumnya terpusat kini dialihkan agar pengelolaannya dilakukan langsung di wilayah.
Salah satu program yang dialihkan adalah Kampung Surabaya Hebat (KSH).
Selama ini pembiayaan program tersebut ditampung sepenuhnya di Bag Kesra, namun untuk tahun 2026 anggarannya didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Kondisi tersebut membuat anggaran Bag Kesra turun, sementara anggaran kecamatan naik tajam.
Cahyo menilai kenaikan tersebut merupakan hal yang logis, mengingat beban kerja di lapangan memang mengikuti jumlah penduduk di tiap wilayah. Kecamatan dengan populasi besar akan menerima alokasi anggaran lebih tinggi, terutama untuk kebutuhan kader KSH yang menangani warga secara langsung.
“Kalau melihat data, Tambaksari dan Sawahan paling tinggi kenaikannya. Jumlah penduduknya besar sehingga kebutuhan kader KSH juga banyak,” ujar Cahyo.
Ia menjelaskan, tiap kader menangani wilayah tanggung jawab yang dihitung berdasarkan jumlah rumah warga.
Saat ini satu Kader Surabaya Hebat menangani sekitar 20 rumah.
Dengan honorarium sekitar Rp700 ribu per bulan, total pembiayaan setiap kader dikalikan 12 bulan otomatis menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah. Semakin besar jumlah rumah, semakin tinggi kebutuhan kader, sehingga kecamatan dengan penduduk padat mengalami lonjakan anggaran lebih besar.
Politisi PKS ini berharap penataan ulang anggaran ini dapat membuat program menjadi lebih efektif karena pengelolaan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat.
Komisi A juga mendorong Pemkot Surabaya memastikan beban kerja kader proporsional dengan jumlah rumah yang ditangani agar pelayanan tetap optimal. (sms)
- Penulis: Shinta ms
