DIAGRAMKOTA.COM – HIPMI Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas serta kondusifnya iklim bisnis di Jawa Timur.
Ini menanggapi isu rencana aksi demonstrasi besar di Surabaya yang dianggap dapat mengganggu sektor bisnis dan perdagangan.
Ketua Umum BPD HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf menegaskan bahwa kritik dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari sistem demokrasi. Namun, ia memperingatkan agar pelaksanaan demokrasi tidak merugikan kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjaga kelangsungan usaha.
“HIPMI Jatim merasa memiliki kepentingan untuk menanggapi isu terkini guna mempertahankan iklim investasi. Kebebasan berekspresi tetap harus berjalan, namun jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat luas, khususnya dunia usaha,” kata Salim, Senin (25/8).
HIPMI Jawa Timur menganggap Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak telah berkomitmen penuh dalam mendorong perkembangan ekonomi wilayah.
Program Prokesra Bank UMKM Jatim merupakan bukti nyata. Sampai Maret 2025, tercatat sebanyak 1.989 pelaku usaha mikro telah mendapatkan akses pembiayaan dengan persyaratan yang mudah.
Selain itu, program Rumah Kurasi dan Communal Branding yang digelar bersama BI, Kadin, dan HIPMI dinilai berhasil mendorong UMKM lokal meningkatkan kualitas produk hingga mampu menembus pasar ekspor.
Pemerintah Jawa Timur juga mencatatkan pencapaian yang signifikan dalam hal perizinan usaha. Selama periode 2024–2025, sebanyak 98,52 persen sertifikat halal dari BPJPH diberikan kepada sektor IKM di Jawa Timur.
HIPMI Jatim juga mengapresiasi strategi misi dagang antar daerah yang menghasilkan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Beberapa di antaranya, yaitu dengan Lampung sebesar 1,055 triliun, dengan NTB sebesar 1,068 triliun, dan dengan Kaltim sebesar 1,05 triliun.
Capaian ini semakin diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang stabil. BPS melaporkan PDRB Jatim pada kuartal I-2025 mencapai Rp 819,30 triliun, meningkat sebesar Rp 16,85 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.
“Dengan pencapaian tersebut, HIPMI Jatim menilai penting untuk menjaga kestabilan wilayah. Kami mengajak seluruh BPC HIPMI Kabupaten/Kota serta kader HIPMI di Jawa Timur agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu keributan,” katanya.
Ia memastikan HIPMI Jatim akan tetap bekerja sama dengan Pemprov Jatim guna menciptakan lingkungan usaha yang sehat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
