Masyarakat Indonesia Geram, Komisi III Kritik Putusan PN Surabaya Bebaskan Anak Mantan DPR RI
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sen, 29 Jul 2024
- comment 0 komentar
Karangan bunga tampak berjejer di depan PN Surabaya, dari berbagai elemen masyarakat, Senin, (29/7/2024) (dk)
Diagramkota Jakarta – Masyarakat Indonesia geram akibat keputusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tannur. Dari kasus penganiayaan yang membuat kekasihnya, Dini Sera Afrianti, tewas. Kedongkolan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan.
Terbukti, pantauan diagramkota.com di lapangan banyaknya karangan bunga terpampang berjejer di depan PN Surabaya. Beragam tulisan, mulai dari katanya wakil Tuhan, kenapa putusannya dukung kelakuan setan. Miras tequila itu ga bikin orang mati, cuma ngefly doang pak Hakim. Adalagi dengan bahasa Suroboyoan, ayo kene anake samean tak hajar terus tak gowo nang RS, tapi bebasno yo (ayo sini anak kamu Ki Hajar kemudian aku bawa ke RS, tapi aku bebaskan ya).
Komisi III DPR RI mengkritik putusan itu dan menyatakan siap mengawal kelanjutan proses hukum kasus Dini.
“Jelas, keputusan tersebut sulit untuk diterima dan mengkhianati keadilan hukum di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam keterangan tertulis Parlementaria, di Jakarta, Senin (29/7/2024).
Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.
Hakim menilai keterangan Ronald yang mengatakan masih berusaha memberikan bantuan kepada korban pada saat kritis dengan membawanya ke rumah sakit adalah alasan utama untuk membebaskan Ronald. Menurut Pangeran, pertimbangan itu tidak dapat menjadi pembenaran perbuatan Ronald yang menganiaya Dini hingga membuat korban tewas.
“Mestinya hakim jauh lebih bijaksana dan menimbang banyak hal dari bukti-bukti yang ada, membiarkan orang sakit saja dapat berakibat pidana apalagi sampai kehilangan jiwa. Padahal bukti kekerasan yang dilakukan pelaku sudah jelas, bahkan diketahui oleh masyarakat luas lewat video yang tersebar,” tuturnya.
“Kalau begini kepercayaan masyarakat akan semakin luntur terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia namun saya apresiasi Kejaksaan melakukan Kasasi,” lanjut Politisi Fraksi PAN ini.
Legislator dapil Kalimantan Selatan I ini pun mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan tindakan tegas guna menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia. Pangeran juga meminta KY untuk mengindentifikasi dan melakukan audit internal terhadap hakim yang terlibat dalam putusan tersebut.
Saat ini belum ada komentar