Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI » Peran Pemerintah dalam Menghadapi Rencana Impor Mobil dari India, Dasco Minta Tunda

Peran Pemerintah dalam Menghadapi Rencana Impor Mobil dari India, Dasco Minta Tunda

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DIAGRAMKOTA.COM – Pembangunan dan pengembangan ekonomi suatu negara sering kali diiringi dengan berbagai kebijakan yang memengaruhi sektor industri. Salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian adalah rencana impor 105 ribu mobil dari India oleh perusahaan otomotif Agrinas Pangan Nusantara. Rencana ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama karena adanya kritik terhadap kesesuaian dengan komitmen pemerintah untuk mendukung produksi dalam negeri.

Komentar dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan pesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor tersebut sementara waktu. Dasco menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto masih dalam masa kunjungan kerja luar negeri, sehingga tidak tepat untuk mengambil keputusan besar dalam situasi seperti ini. Menurutnya, Presiden akan lebih baik membahas hal tersebut secara detail setelah kembali ke tanah air.

“Kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco saat berbicara di kompleks parlemen Jakarta. Ia juga menambahkan bahwa Presiden akan meminta pendapat dan mengevaluasi kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum mengambil keputusan akhir.

Latar Belakang Rencana Impor

Rencana impor mobil dari India pertama kali diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman resmi mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan bahwa mereka akan menyuplai 35.000 unit Scorpio Pikup. Selanjutnya, pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengimpor 105.000 mobil dari perusahaan India.

Jumlah kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari M&M, 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Meskipun jumlah ini terlihat besar, beberapa pihak mengkritisi rencana tersebut dan meminta pemerintah untuk membatalkannya.

Kritik terhadap Rencana Impor

Anggota DPR RI Ahmad Iman Sukri menilai bahwa rencana impor seratusan ribu mobil itu bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal, bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan untuk menggunakan Maung, yaitu mobil nasional.

Kritik ini menunjukkan bahwa masyarakat dan tokoh-tokoh politik merasa khawatir jika rencana impor ini justru akan mengurangi peluang bagi industri dalam negeri. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan yang diambil.

Tantangan dan Peluang

Meski ada kritik, rencana impor mobil dari India juga bisa menjadi peluang bagi pasar otomotif Indonesia. Dengan masuknya produk asing, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan budget. Namun, hal ini harus sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing industri dalam negeri.***

 

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Sesalkan Pemkot Bangun Gedung Serba Guna Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pansus

    DPRD Sesalkan Pemkot Bangun Gedung Serba Guna Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pansus

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 145
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi A DPRD Surabaya sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelepasan Aset PD Pasar Surya, Muhammad Saifuddin dari Partai Demokrat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di bekas Pasar Ambengan Batu, RW 4 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Rabu (4/12/2024). Sidak ini dilakukan untuk memverifikasi fakta lapangan terkait aset yang sedang dibahas dalam Pansus. […]

  • Profil Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas 2025-2029

    Profil Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas 2025-2029

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Penetapan Wahyudi Anas sebagai Kepala BPH Migas DIAGRAMKOTA.COM – Komisi XII DPR RI telah menetapkan Wahyudi Anas sebagai Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025 hingga 2029. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan yang berlangsung di Komisi XII DPR pada malam hari, Senin (8/9/2025). Dengan […]

  • Pesawat Gagal Mendarat ,Bandara Juanda

    Viral! Peristiwa Pesawat Gagal Mendarat di Bandara Juanda: Tantangan Cuaca Ekstrem dan Keselamatan Penerbangan

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 88
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Peristiwa pesawat gagal mendarat di Bandara Juanda Surabaya kembali menjadi perhatian publik setelah video yang merekam momen tersebut viral di media sosial. Kejadian ini terjadi pada 25 Desember 2025, meski baru-baru ini diketahui oleh masyarakat luas. Video berdurasi 18 detik itu menunjukkan pesawat yang telah membuka roda pendaratan namun mendadak naik tajam sebelum menyentuh […]

  • Ijazah Palsu Jokowi ,Eggi Sudjana

    Penghentian Penyidikan Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi dan Eggi Sudjana: Mekanisme Keadilan Restoratif di Tengah Perubahan Hukum

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 56
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kasus dugaan fitnah ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang melibatkan dua tersangka, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, menunjukkan pergeseran signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Keputusan penghentian penyidikan terhadap kedua tersangka berdasarkan mekanisme restorative justice (RJ) menjadi bukti nyata bahwa reformasi hukum melalui KUHP baru dan KUHAP baru telah […]

  • DPRD Surabaya

    DPO Mafia Tanah Tak Tersentuh Sejak 2018, DPRD Surabaya Sentil Kinerja Satgas

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 89
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Komisi A DPRD Surabaya mendesak pembentukan sekaligus penguatan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah sebagai langkah konkret untuk menuntaskan sederet sengketa lahan yang bertahun-tahun tak kunjung selesai. Desakan ini mengemuka setelah DPRD menerima aduan warga terkait dugaan penggelapan aset yang terkatung-katung sejak 2018. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan hal tersebut […]

  • 7 Poin Penutup dari Ending Would You Marry Me, Sesuai Ekspektasi?

    7 Poin Penutup dari Ending Would You Marry Me, Sesuai Ekspektasi?

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 198
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Would You Marry Me(2025) menyelesaikan ceritanya dengan rangkaian pengungkapan penting yang menjadi titik puncak dari konflik yang berlangsung sebelumnya. Mulai dari rahasia keluarga, masa lalu yang gelap, hingga drama yang akhirnya terbongkar, semuanya diselesaikan dengan cara yang terasa tepat dan memuaskan. Tidak hanya tokoh utama, setiap karakter juga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan bab masing-masing […]

expand_less