Ketidaksesuaian Dokumen dan Tantangan Verifikasi Pendidikan Internasional
DIAGRAMKOTA.COM – Pakar hukum ternama, Otto Cornelis (OC) Kaligis, kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Dalam tulisan analitisnya yang menyentuh isu sensitif di tengah perdebatan politik nasional, Kaligis menegaskan bahwa ijazah SMA Gibran kemungkinan besar tidak akan pernah ditemukan—bukan karena manipulasi, tetapi karena sistem pendidikan yang ditempuh Gibran setelah lulus SMP berada di luar jalur formal Indonesia.
Menurut Kaligis, Gibran melanjutkan pendidikannya ke Singapura dan Australia setelah menyelesaikan jenjang SMP. Hal ini membuat proses penyetaraan ijazah menjadi kompleks, karena sistem pendidikan di kedua negara tersebut tidak selalu menghasilkan dokumen serupa dengan ijazah SMA Indonesia.
Mengapa Gelar BSc Jadi Pertanyaan?
Salah satu poin utama dalam kritik Kaligis adalah soal gelar Bachelor of Science (BSc) yang diklaim diperoleh Gibran dari sebuah institusi di Singapura. Meskipun Gibran pernah menyatakan hal itu secara terbuka, Kaligis menyoroti ketiadaan verifikasi mendalam oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap dokumen akademik tersebut.
“Jika benar ia menempuh pendidikan sarjana di Singapura, maka bukti-bukti resmi seperti transkrip nilai, surat kelulusan, atau sertifikat dari lembaga terakreditasi seharusnya bisa diakses,” tegas Kaligis. Ia menilai bahwa MK hanya mempertimbangkan dokumen certificate of attendance—yang hanya membuktikan kehadiran dalam program pendidikan—bukan pencapaian akademik yang sah.
Sistem Pendidikan Luar Negeri: Perbedaan Mendasar dengan Indonesia
Kaligis juga menekankan pentingnya memahami perbedaan struktur pendidikan antara Indonesia dan negara-negara seperti Singapura serta Australia. Di dua negara tersebut, siswa tidak selalu menerima “ijazah” setara SMA sebagai hasil akhir jenjang menengah. Alih-alih, mereka mungkin hanya mendapatkan sertifikat kelulusan atau pengakuan akademik yang tidak langsung dapat dipindahkan ke sistem Indonesia tanpa proses penyetaraan yang ketat.
“Ini bukan soal kecurigaan, tapi soal logika administratif dan hukum,” jelasnya. “Jika suatu dokumen tidak sesuai dengan standar penyetaraan yang ditetapkan oleh Kemendikbud, maka tidak bisa dijadikan dasar legal untuk memenuhi syarat jabatan tinggi.”
Putusan MK: Politik atau Hukum?
Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA atau sederajat dari luar negeri. Meski demikian, MK menolak permohonan gugatan dari Denny Indrayana dan pihak lain karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara semacam ini.
Namun, Kaligis menilai bahwa keputusan ini justru menciptakan ruang bagi spekulasi. Ia menyebut putusan tersebut lebih mirip sebagai bentuk kompromi politik daripada keputusan hukum murni, terlebih karena tidak ada upaya serius untuk mengonfirmasi kebenaran dokumen dari Singapura secara langsung.
Respons Gibran dan Langkah Selanjutnya
Gibran sendiri telah menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan studi ke perguruan tinggi tanpa menyelesaikan pendidikan menengah terlebih dahulu. Ia juga menyatakan telah menyelesaikan pendidikan S1 di Singapura dan berkomitmen untuk menindaklanjuti semua pertanyaan yang diajukan oleh MK secara transparan.
Terkait hal ini, Kaligis menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan audit lintas negara terhadap dokumen pendidikan Gibran, termasuk kerja sama dengan otoritas pendidikan Singapura dan Australia untuk memverifikasi keaslian dokumen.
Implikasi Lebih Luas bagi Demokrasi dan Akuntabilitas Publik
Kritik dari OC Kaligis bukan sekadar serangan personal, melainkan upaya untuk menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik sangat bergantung pada kejelasan data dan dokumentasi calon pemimpin.
“Jika kita tidak mampu memverifikasi riwayat pendidikan tokoh publik, bagaimana bisa kita percaya pada kebijakan yang mereka usung?” tanya Kaligis. “Pendidikan bukan hanya soal gelar, tapi juga soal integritas.”
