Pemprov Jatim Terapkan WFH untuk ASN, DPRD Dukung Kebijakan Hemat Energi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Langkah ini dianggap sebagai upaya efisien dalam penggunaan sumber daya dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Dukungan DPRD Jatim terhadap Kebijakan WFH
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah, menyatakan bahwa kebijakan WFH bukanlah tambahan cuti atau libur, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap mempertahankan disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas. Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pusat yang berupaya menghemat energi akibat situasi konflik global.
“Kebijakan ini saya rasa perlu dilakukan,” ujar Ubaidillah saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (25/3/2026). Ia juga menekankan pentingnya memilah posisi ASN yang bisa menerapkan WFH dan yang tidak. Bagi ASN yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti layanan administrasi atau kesehatan, kebijakan WFH tidak diperlukan.
Gubernur Jatim Umumkan Penerapan WFH
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan bahwa Pemprov Jatim akan mulai menerapkan sistem WFH bagi ASN pada hari Rabu, mulai pekan depan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat dalam penghematan BBM.
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat kita bekerja secara optimal. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dari pemerintah pusat,” tegas Khofifah saat apel bersama ASN di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Rabu pagi.
Alasan Penghematan BBM dan Stabilitas Ekonomi
Konflik antara Amerika-Israel dengan Iran telah berdampak pada harga minyak dunia yang mengalami fluktuasi. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan ketersediaan BBM. Oleh karena itu, kebijakan WFH menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi penggunaan BBM sehari-hari.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional pemerintahan daerah. Dengan bekerja dari rumah, ASN diharapkan dapat lebih fokus pada tugas-tugas utama tanpa harus terganggu oleh kemacetan atau biaya transportasi.
Kesiapan dan Tantangan dalam Penerapan WFH
Meski kebijakan WFH dinilai positif, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan kualitas pelayanan tetap optimal meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah. Pemprov Jatim perlu menyiapkan sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif agar tidak ada hambatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemantauan kinerja ASN juga menjadi hal penting. Pemprov Jatim harus memiliki mekanisme evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa WFH tidak mengurangi produktivitas atau kualitas kerja.
Kebijakan WFH yang diterapkan oleh Pemprov Jatim diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam penghematan BBM dan meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan. Dukungan dari DPRD Jatim menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dasar yang kuat dan didukung oleh berbagai pihak. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada implementasi yang baik dan adaptasi yang cepat dari seluruh elemen pemerintahan.***
Saat ini belum ada komentar