Achmad Nurdjayanto Soroti Anggaran Banjir dan Peran Kecamatan di Surabaya
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto (dk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menyoroti efektivitas penggunaan anggaran penanganan banjir yang setiap tahun menghabiskan dana sangat besar. Hal tersebut disampaikan saat memberikan masukan tambahan apa yang telah disampaikan narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar Forum Wartawan (ForWan) Surabaya, di Hotel Aria Centra, Kamis (5/2/2026).
Achmad mengungkapkan, penanganan banjir menjadi fokus utama karena porsi anggaran Pemkot Surabaya untuk sektor ini merupakan yang terbesar, bahkan diperkirakan mencapai hampir Rp2 triliun hingga 2027.
“Kalau kita lihat, anggaran penanganan banjir ini luar biasa besar. Tapi yang perlu kita pastikan adalah apakah hasilnya benar-benar optimal,” ujarnya.
Genangan Berkurang, Tapi Tren Kasus Meningkat
Ia mengakui, secara konsep dan kebijakan, kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji sudah berada di jalur yang tepat. Pendekatan penanganan banjir Surabaya saat ini tidak hanya berbasis pembangunan infrastruktur, tetapi juga konektivitas sistem drainase.
“Dulu genangan bisa berhari-hari, sekarang sudah hitungan jam. Itu progres nyata,” kata Achmad.
Namun demikian, ia menilai terdapat tren peningkatan titik genangan dari bulan ke bulan, meskipun durasinya lebih singkat. Hal ini menurutnya perlu diteliti lebih dalam.
Achmad Nurdjayanto Dorong Riset Masa Ekonomis Drainase
Achmad menekankan pentingnya riset masa ekonomis sistem drainase yang selama ini belum menjadi perhatian utama.
“Kita meninggikan saluran, jalan, rumah, tapi berapa lama daya tahannya? Ini belum pernah diteliti secara komprehensif,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi di lingkungan tempat tinggalnya yang sebelumnya bebas genangan, namun kembali tergenang meski hanya beberapa jam.
Peran Kecamatan dan Kelurahan Harus Diperkuat
Selain aspek teknis, Achmad juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan di tingkat bawah. Menurutnya, kecamatan dan kelurahan harus lebih aktif dalam mitigasi masalah banjir, termasuk pengawasan drainase dan pohon.
“Kalau ada drainase tersumbat atau bangunan liar menutup saluran, itu harusnya terdeteksi. Kalau dibiarkan, berarti lurah dan camat tidak menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Ia mendorong adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara OPD teknis dan pemerintah wilayah, agar masalah dapat ditangani cepat sebelum berkembang menjadi persoalan sosial.
Anggaran Besar Harus Berdampak Nyata
Achmad mengingatkan, besarnya anggaran penanganan banjir juga memiliki dampak sosial, seperti masyarakat harus meninggikan rumah dengan biaya sendiri. Sementara warga kurang mampu akhirnya bergantung pada program Rutilahu.
“Kalau tidak dikawal sampai level bawah, ide-ide bagus bisa jadi bumerang. Anggaran besar tapi tidak terasa maksimal manfaatnya,” pungkasnya. ***
