Pemuda Protes ke DPRD Surabaya, Karena Penundaan Audiensi Beasiswa Pemuda Tangguh
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Beberapa penerima beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya mengeluh dan melakukan protes terhadap penundaan audiensi yang seharusnya mempertemukan mereka dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya. Peristiwa ini berlangsung di Gedung DPRD Surabaya pada Senin (26/01/2026), dimana para mahasiswa mengecam tindakan pemerintah setempat yang dinilai tidak transparan dan tidak responsif.
Alasan Penundaan Audiensi
Menurut perwakilan DPRD Surabaya, penundaan audiensi disebabkan oleh adanya rapat koordinasi antara Disbudporapar dengan pihak universitas. Hal ini dilakukan untuk membahas nota kesepahaman (MOU) senilai Rp 2,5 juta. Namun, hal ini justru memicu kekecewaan dari para penerima beasiswa yang telah mempersiapkan diri secara matang sejak malam sebelumnya.
“Seharusnya hari ini kami audiensi. Tapi ternyata Disbudporapar ada pertemuan di rektorat untuk membahas MOU Rp 2,5 juta,” ujar Akmal Faiz Rizqullah, ketua Forum Komunikasi Pemuda Tangguh (Forkom PETA). Ia menegaskan bahwa penundaan tersebut membuat mahasiswa merasa diberi harapan tanpa kepastian.
Persoalan Utama: Ketidakjelasan Peraturan Wali Kota
Ketidakjelasan dalam penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan belum ditandatanganinya MOU antara pemerintah kota dan perguruan tinggi menjadi salah satu masalah utama. Akmal menyatakan bahwa meskipun Perwali sudah turun, MOU antara pihak universitas dan Disbudporapar masih belum sepenuhnya disepakati. Hal ini menyebabkan dampak langsung terhadap mahasiswa, khususnya terkait pembayaran UKT dan proses Kartu Rencana Studi (KRS).
“Ada teman-teman yang belum bisa bayar UKT, tidak bisa KRS, bahkan terancam putus kuliah. Ada juga yang sampai terpikir untuk pinjaman online,” tambah Akmal.
Pengalaman Mahasiswa yang Terdampak
Neyno Caesar, seorang mahasiswa Universitas Airlangga, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap penundaan audiensi mendadak. Menurutnya, situasi ini membuat mahasiswa semakin berada dalam posisi terjepit. “Kami sudah mempersiapkan semuanya secara matang. Tapi pagi ini justru mendapat kabar audiensi ditunda. Ini membuat kami merasa sering diberi harapan tapi tidak kunjung ada kepastian,” katanya.
Masalah Struktural dalam Sistem Beasiswa
Masalah ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem beasiswa yang dikelola oleh pemerintah kota. Banyak mahasiswa yang mengeluh karena proses administrasi yang tidak efisien dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan perguruan tinggi. Hal ini juga berdampak pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa yang bergantung pada beasiswa tersebut.
Solusi yang Diharapkan
Para pemuda Surabaya berharap agar pemerintah kota segera menyelesaikan MOU antara Disbudporapar dan perguruan tinggi. Mereka juga meminta agar audiensi dapat dijadwalkan ulang dengan jadwal yang lebih pasti dan transparan. Selain itu, mereka menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan beasiswa agar tidak digunakan secara tidak sesuai.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Untuk menghindari konflik serupa di masa depan, pemerintah kota perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara instansi terkait. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua prosedur administrasi beasiswa berjalan lancar dan tidak mengganggu proses belajar mahasiswa.
Saat ini belum ada komentar