Bencana Bukan Alam: Kuningan Di Ambang Kekhancuran Ekologis Akibat Eksploitasi Ciremai

DIAGRAMKOTA.COM – Sejumlah aktivis lingkungan, pemuda dan tokoh masyarakat Kuningan melakukan aksi solidaritas untuk menggalang dana bagi para korban bencana nasional di Sumatera, Aceh dan Sulawesi yang terkena dampak banjir bandang.

Tindakan tersebut menjadi peringatan keras yang menunjukkan bahwa bencana alam yang terjadi beruntun di berbagai daerah Indonesia adalah akibat langsung dari ambisi manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara sistematis yang merusak keseimbangan ekologis. Secara ekologis, penduduk Kota Kuda sangat bergantung pada keberadaan Gunung Ciremai sebagai benteng alami dan sumber resapan air.

Tokoh Masyarakat Kuningan, Ustadz Luqman Maulana menyampaikan bahwa rasa kemanusiaan harus disertai kesadaran lingkungan yang mendalam. Bencana yang menimpa masyarakat Aceh dan Sumatera bukan disebabkan oleh alam. Alam sebenarnya mampu memperbaiki kerusakannya sendiri. Namun, alam tidak akan mampu mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan manusia.

Pengembangan yang mengabaikan kemampuan lingkungan serta kebijakan yang terlalu lunak terhadap pemanfaatan sumber daya telah menyebabkan situasi krisis yang seharusnya bisa dihindari, seperti yang terjadi pada wilayah penting di kaki Gunung Ciremai yang kini telah dibangun bangunan-bangunan beton dengan perubahan fungsi menjadi objek wisata.

Senada disampaikan oleh Ustadz Ade Supriadi. Seorang aktivis sosial ini menyoroti perubahan besar pada fungsi kawasan kaki Gunung Ciremai. Wilayah yang seharusnya berfungsi maksimal sebagai daerah penyerapan air kini justru dikepung oleh pembangunan wisata yang tidak terkendali dan cenderung liar.

Tempat wisata berkembang pesat tanpa adanya arahan dan pengawasan yang jelas. Jika eksploitasi Gunung Ciremai terus berlangsung, maka Kabupaten Kuningan hanya tinggal menunggu saatnya mengalami bencana yang serupa dengan daerah-daerah lain karena berisiko terjadinya longsor dan banjir bandang.

Beberapa waktu yang lalu, Kuningan dilanda kejadian tanah longsor di kawasan wisata yang terletak persis di kaki Gunung Ciremai. Sayangnya, peristiwa ini hanya dianggap sebagai bencana musiman, bukan sebagai tanda nyata kegagalan pengelolaan tata ruang dan pengelolaan risiko.

Sayangnya, alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh, justru beredar informasi bahwa pemilik kawasan wisata yang pernah mengalami longsor saat ini sedang melakukan perluasan area lahan. Perluasan ini diduga bertujuan untuk mendukung pembangunan hotel baru yang dibangun dekat tepi lereng gunung. Tindakan ini jelas memperbesar potensi bencana ekologis di masa depan.

Di sisi lain, Pemda Kuningan cenderung memberikan kemudahan atau “karpet merah” kepada pengusaha pariwisata. Kebijakan yang mendukung pengusaha ini dinilai mengabaikan kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang seharusnya menjadi standar utama. Meskipun pemasukan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata cukup menarik, keuntungan ekonomi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan pernah mampu mengimbangi biaya kerusakan lingkungan yang akan terus berlangsung dalam jangka panjang.

“Jangan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi. Namun ingat, jika dasar alam Kuningan hancur, seluruh bisnis juga akan jatuh. Kelangsungan hidup penduduk adalah risiko terbesar,” katanya.

Selanjutnya dijelaskannya, pembangunan besar-besaran yang tidak memperhatikan kemampuan lahan secara serius mengancam kesejukan dan keseimbangan alam Kuningan yang selama ini menjadi ciri khas daerah tersebut. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepastian dari Pemda Kuningan dalam menertibkan izin serta menghentikan semua proyek yang berpotensi merusak kawasan konservasi Ciremai.

Gunung Ciremai merupakan warisan sejarah, penyangga air, dan dasar kesejahteraan bersama. Melindungi Ciremai berarti menjaga masa depan masyarakat Kuningan. Jika masyarakat tidak peduli, pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, dan eksploitasi terus berlangsung, maka kepastian bencana ekologis di Kuningan bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan hanya masalah waktu. ***