DPRD Jabar Setujui APBD 2026, Gubernur Dedi Mulyadi Konsentrasi Selesaikan Infrastruktur Jawa Barat

DIAGRAMKOTA.COM – Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada hari Kamis, 20 November 2025, DPRD Provinsi Jawa Barat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 agar ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.

Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan secara tegas bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 akan difokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar, khususnya perbaikan jalan provinsi serta jalan kabupaten/kota. Menurutnya, Pemdaprov Jabar menargetkan tingkat kelayakan jalan mencapai lebih dari 90 persen, bahkan diharapkan bisa mencapai 95 persen, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 4,8 triliun rupiah.

“Kami berharap mencapai tingkat kestabilan di atas 90 persen, semoga bisa mencapai 95 persen. Anggarannya sebesar 4,8 triliun rupiah,” katanya.

Selain pengembangan jalan, Pemerintah Daerah Jawa Barat juga menyalurkan hampir 500 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah baru. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah untuk memperluas kesempatan pendidikan.

Di bidang kesehatan, gubernur mengungkapkan rencana pembangunan rumah sakit umum baru di Kabupaten Indramayu. Proyek ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kemudian kita berencana membangun unit sekolah baru, yang dana untuknya hampir mencapai 500 miliar rupiah, selain itu kita juga mendorong berkembangnya rumah sakit daerah baru, rencananya jika tidak salah berada di Indramayu,” katanya.

Pengelolaan banjir menjadi fokus dengan pembangunan infrastruktur di daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga menyediakan dana untuk program listrik bagi masyarakat miskin sebesar 78 miliar rupiah serta pembangunan penerangan jalan umum senilai 473 miliar rupiah.

KDM menegaskan bahwa seluruh rencana tersebut menjadi dasar prioritas pembangunan pada tahun 2026. “Ini merupakan kerangka prioritas,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

Ia menegaskan, fokus pada prioritas tersebut menyebabkan beberapa perangkat daerah harus memangkas kegiatan yang dinilai tidak relevan. Menurutnya, sejumlah organisasi perangkat daerah di Jawa Barat perlu “berpuasa” terhadap program-program yang dianggap tidak penting dan lebih mengarahkan sumber daya untuk mendukung agenda strategis pembangunan.

“Birokrasi di Jawa Barat di beberapa OPD sedang dalam kondisi puasa. Puasanya tidak lagi melibatkan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan, yang menurut kami tidak terlalu penting,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi kesempatan untuk memperkuat pembangunan di desa. Beberapa bagian jalan desa akan dibangun dengan sistem beton berbasis partisipasi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan bahan baku dan teknologi, sedangkan masyarakat desa tetap mendapatkan upah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memacu perekonomian setempat.

“Fokusnya adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disediakan oleh Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri gaji,” katanya.

Gubernur menganggap bahwa seluruh upaya pembangunan harus dilakukan dengan usaha yang tekun. Hal ini karena adanya kenaikan anggaran APBD dari rencana awal sebesar 28 triliun menjadi 30,1 triliun rupiah.

Ia menyebutkan adanya “angka impian” sebesar 2,1 triliun rupiah yang perlu dicapai agar seluruh program dapat berjalan dengan baik. Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya kepercayaan dalam bekerja, bukan hanya sekadar menjalani rutinitas, karena menurutnya kepercayaan sering kali lebih unggul daripada kecerdasan.

“Ada target mimpi sebesar 2,1 triliun rupiah yang perlu dicapai. Saya tidak ingin orang hanya bekerja secara rutin. Orang sukses adalah yang mampu merealisasikan sesuatu yang dianggap mustahil. Keyakinan akan mengatasi kecerdasan,” tegasnya.

Dalam sidang paripurna tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pendapatnya mengenai dua raperda tambahan yang diajukan bersamaan, yaitu Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan. Ia menilai kedua raperda ini sebagai alat penting dalam meningkatkan kualitas dan jumlah pendapatan daerah. Ia berharap proses pembahasannya dapat dipercepat agar segera berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

“Jika pembahasannya cepat, kedua raperda ini akan menjadi jalur bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan jumlah pendapatan daerah,” katanya.

Gubernur Dedi Mulyadi mengajak seluruh anggota DPRD Jawa Barat untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa semua impian dan harapan pembangunan Jawa Barat dapat tercapai melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan DPRD.

“Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh anggota DPRD, kita terus bekerja sama untuk mewujudkan semua impian yang belum tercapai, serta mewujudkan segala harapan yang ingin kita raih bersama,” tegas Gubernur Dedi Mulyadi. ***