DPRD Jatim Minta Distribusi BBM Subsidi untuk Nelayan Diawasi Ketat dan Merata
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi bersama Pertamina untuk memperketat pengawasan dan memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, agar benar-benar merata dan tepat sasaran bagi para nelayan.
Anggota DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri, menyampaikan bahwa kelangkaan solar yang terus terjadi di berbagai daerah pesisir membuat aktivitas nelayan terganggu. Banyak di antara mereka terpaksa membeli solar di tingkat pengecer dengan harga jauh di atas harga resmi pemerintah.
“Para nelayan sering kali kesulitan mendapatkan solar subsidi. Akibatnya mereka membeli dari pedagang eceran dengan harga bisa mencapai Rp8.000 per liter. Ini sangat memberatkan,” ujar Multazam di Gedung DPRD Jatim, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih lemahnya sistem distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Ia menilai perlu adanya pengawasan ketat dan pemetaan ulang distribusi agar tidak terjadi penumpukan di wilayah tertentu, sementara daerah pesisir kekurangan pasokan.
Multazam juga menyoroti masih banyaknya nelayan yang belum terdaftar dalam sistem MyPertamina karena kesulitan mengurus barcode subsidi. Padahal, sistem digital ini menjadi syarat utama bagi mereka untuk memperoleh solar bersubsidi secara resmi.
“Kami mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan agar memfasilitasi para nelayan dalam pembuatan barcode MyPertamina. Jangan sampai mereka tersingkir dari sistem hanya karena terkendala administrasi,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Jatim mendorong kerja sama antara Pemprov dan Pertamina untuk memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah-wilayah padat nelayan seperti Lekok, Kraton, dan Nguling di Kabupaten Pasuruan serta daerah pesisir lain yang selama ini minim fasilitas.
“Jika SPBN bisa dibangun lebih banyak di kawasan pesisir, ini akan memotong rantai distribusi dan menekan harga di lapangan. Nelayan tidak perlu lagi membeli dari pengecer dengan harga tinggi,” tambahnya.
Multazam menegaskan, DPRD Jatim akan terus mengawal persoalan ini agar kebijakan subsidi BBM benar-benar berpihak kepada nelayan, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“Distribusi BBM bersubsidi harus diawasi dengan ketat dan merata. Solar adalah nyawa bagi nelayan, dan pemerintah harus hadir memastikan keberpihakan ini nyata,” pungkasnya.
Dengan langkah pengawasan dan kebijakan yang tepat, DPRD Jatim berharap kesejahteraan nelayan bisa meningkat dan aktivitas melaut dapat kembali normal tanpa beban biaya bahan bakar yang memberatkan. (Dk/yud)
