Dampak Protes, Atlet Israel Absen di Kejuaraan Senam Dunia Jakarta

Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

DIAGRAMKOTA.COM – Keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak pengajuan visa keenam atlet Israel telah mengakibatkan mereka tidak bisa tampil dalam ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 yang akan berlangsung di Jakarta pada 19-25 Oktober mendatang. Kejadian ini memicu perhatian luas, terutama dari kalangan olahraga dan politik.

Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persatuan Senam Indonesia (Persani), Ita Yuliati, menyampaikan konfirmasi tersebut dalam konferensi pers di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa kehadiran atlet Israel sudah dipastikan tidak akan terjadi karena visa mereka telah dibatalkan.

“Mereka (atlet Israel) dipastikan tidak akan hadir karena visa juga sudah dibatalkan. FIG sudah menyatakan kepada kami pagi ini bahwa Israel tidak hadir,” ujar Ita.

Ita menegaskan bahwa kejuaraan dunia kali ini bukan merupakan ajang kualifikasi Olimpiade, sehingga absennya kontingen Israel tidak berdampak pada sanksi diskualifikasi. “World Championship yang jadi kualifikasi Olimpiade baru digelar tahun depan di Belanda,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ita menekankan bahwa pihak Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan peserta yang diundang karena hal itu sepenuhnya diatur oleh FIG. “Gymnastic Indonesia tidak pernah mengundang (atlet Israel), kami hanya penyelenggara teknis. Semua peserta ditetapkan oleh FIG,” jelasnya.

Enam atlet Israel yang sebelumnya terdaftar adalah Eyal Indig, Artem Dolgopyat, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay, dan Yali Shoshani. Mereka semula diharapkan dapat berpartisipasi dalam kejuaraan internasional ini.

Tanggapan DPR RI

Keputusan pembatalan visa tersebut sejalan dengan dorongan sejumlah pihak, termasuk Komisi I DPR RI. Wakil Ketua Komisi I, Sukamta, menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten berpihak pada kemanusiaan dan menolak segala bentuk penjajahan.

Menurutnya, kehadiran atlet Israel di Indonesia bukan hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga dapat mencederai amanat konstitusi yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan. “Olahraga itu ajang promosi dan diplomasi. Pelaku genosida yang sangat barbar seperti Israel tidak perlu diberi panggung untuk promosi negaranya,” kata Sukamta dalam keterangan resminya, Rabu 8 Oktober 2025 lalu.

Sukamta mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi prinsip konsisten sejak awal berdirinya republik ini, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sejarah mencatat, Indonesia pernah menolak bertanding melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958, dan juga tidak memberi visa kepada delegasi Israel pada Asian Games 1962.

Bahkan, pada 2023, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.

Konsistensi di Tengah Krisis Kemanusiaan Gaza

Sukamta menilai keputusan menolak kehadiran atlet Israel kali ini menunjukkan kepekaan moral bangsa di tengah krisis kemanusiaan di Gaza. Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), hingga 1 Oktober 2025, lebih dari 66 ribu warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel dimulai pada Oktober 2023, yakni mayoritas perempuan dan anak-anak.

“Dalam situasi genosida seperti ini, tidak pantas Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ujar Sukamta.

Keputusan pemerintah menolak visa atlet Israel pun dipandang sebagai langkah diplomatik yang menegaskan posisi Indonesia: bebas aktif, berdaulat, dan berpihak pada kemanusiaan.