Formappi: Tunjangan DPR Yang Tidak Jelas Manfaatnya

Table of Contents

Peninjauan Terhadap Hak Keuangan Anggota DPR yang Baru Direvisi

DIAGRAMKOTA.COM – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik perubahan terbaru dalam hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak transparan dan berpotensi memperumit struktur tunjangan. Direktur Eksekutif Formappi, Lucius Karus, menyoroti adanya beberapa komponen yang memiliki makna serupa namun diberikan dalam bentuk tunjangan yang berbeda.

Salah satu contohnya adalah tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan. Dalam rincian terbaru, legislator menerima tunjangan jabatan sebesar Rp 9,7 juta, sementara tunjangan kehormatan mencapai Rp 7,1 juta. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang serupa, penamaannya berbeda, sehingga memicu pertanyaan tentang kejelasan dan konsistensi sistem pengaturan tunjangan tersebut.

Lucius juga menyampaikan bahwa beberapa tunjangan seperti peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta honorarium peningkatan fungsi dewan, memiliki makna yang sama. Menurutnya, komponen-komponen ini sebenarnya tidak perlu diberikan secara terpisah karena dapat menyebabkan duplikasi dan peningkatan jumlah penerimaan tanpa manfaat nyata.

“Bisa terlihat kalau jenis tunjangan ini menjadi semacam strategi untuk bisa menambah pundi-pundi saja,” ujar Lucius saat dihubungi pada Ahad, 7 September 2025.

Evaluasi Kebutuhan Tunjangan Anggota DPR

Lucius menegaskan bahwa Parlemen masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hak keuangan anggota DPR. Ia menilai bahwa setiap jenis tunjangan harus dievaluasi berdasarkan nilai manfaatnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua tunjangan yang diberikan benar-benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota DPR.

“Evaluasi menyeluruh pada jenis tunjangan ini perlu untuk melihat efektivitas tunjangan-tunjangan itu diberikan ke anggota,” tambahnya.

Selain itu, Lucius juga mengkritik adanya tunjangan reses dan tunjangan aspirasi yang masih ada, meskipun tidak tercantum dalam komponen pendapatan bersih anggota DPR. Ia menduga hal ini dilakukan agar total pendapatan anggota DPR tidak terlihat terlalu besar, sehingga menimbulkan kesan bahwa pengaturan keuangan mereka lebih sederhana dari yang sebenarnya.

Struktur Pendapatan Anggota DPR Terbaru

Sebelumnya, DPR telah mengumumkan revisi terbaru dalam hak keuangan anggota dewan. Total pendapatan bersih per bulan mencapai Rp 65 juta. Dalam daftar tersebut, tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta dihapus, serta beberapa komponen lain seperti biaya listrik atau telepon, komunikasi, hingga transportasi dipangkas.

Berikut rincian pendapatan anggota DPR terbaru:

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan

Gaji Pokok: Rp 4.200.000
Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000
Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000
Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680
Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680

Tunjangan Konstitusional

Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan

a. fungsi legislasi: Rp 8.461.000

b. fungsi pengawasan: Rp 8.461.000

c. fungsi anggaran: Rp 8.461.000

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000