Aktivis dan Lembaga Pemerhati Anak di Jatim Kecam Penangkapan Anak dalam Demonstrasi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 1 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pernyataan sikap sejumlah aktivis dan Lembaga Pemerhati Anak di Jatim di Kampus B Unair Surabaya, Senin (1/9/2025)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
1. Kami menuntut keterbukaan dan akses informasi dari Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah terkait Anak yang ditangkap pada saat aksi demonstrasi.
2. Kami menuntut Aparat Penegak Hukum untuk menghentikan tindakan yang melanggar hak anak dengan segera menghentikan penangkapan dan membebaskan anak-anak yang ditangkap dan menghentikan tindakan represif terhadap anak-anak.
3. Kami menyerukan agar Kepolisian menangani anak-anak dengan cara yang ramah anak dan tidak menimbulkan trauma.
4. Kami mengecam setiap bentuk eksploitasi anak baik secara fisik maupun non-fisik dalam aktivitas demonstrasi yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, maupun tumbuh kembang mereka.
5. Kami mendorong pemerintah, aparat penegak hukum, dan semua pihak terkait untuk menegakkan prinsip kepentingan terbaik anak agar melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memperkuat kebijakan yang melarang keterlibatan anak dalam situasi berbahaya.
6. Kami meminta kepada Institusi Pendidikan untuk tetap menjamin hak pendidikan dengan tidak mengeluarkan anak dari sekolah.
7. Kami menyerukan agar ada pengawasan dan akuntabilitas yang ketat terhadap tindakan polisi dan aparat keamanan lainnya dalam menangani anak-anak.
8. Kami meminta kepada Pemerintah agar anak-anak yang terkena dampak demo mendapatkan bantuan dan dukungan yang memadai, termasuk bantuan hukum, psikologis, medis, dan shelter.
9. Kami menyerukan agar keluarga menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak, serta
mengajak masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan untuk mendukung
terciptanya lingkungan yang aman bagi anak-anak.
10. Kami meminta kepada Pemerintah dan Aparat Hukum untuk mengembangkan protokol
penanganan anak dalam situasi darurat dan berhadapan dengan hukum. [@]
