Saiful Huda Ems: Badai Ancaman PHK dan Solusinya

DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan tarif resiprokal oleh Donald Trump, telah berpengaruh pada perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Bahkan bagi negara-negara tertentu, ada yang dikenai tarif lebih tinggi, melebihi tarif yang ditetapkan Pemerintahan Amerika Serikat untuk Indonesia, yakni 32 % dari basis tarif sebesar 10 % yang diterapkan Amerika Serikat kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.

Industri-industri di Indonesia yang terdampak oleh kebijakan tarif Donald Trump tersebut diantaranya adalah; Tekstil, Garmen (Sepatu), Elektronik, Pertambangan, Smelter, Mebeul, Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Karet dll. Para pekerja di sektor industri-industri tersebut telah terancam di PHK, bahkan malahan sebagian sudah memberlakukan PHK pada ribuan karyawannya.

Presiden Partai Buruh atau KSPI, Bang Said Iqbal telah menguraikan persoalan ini sangat detail dan cerdas, beliau sebagai Presiden Partai Buruh dan KSPI telah mengajukan rekomendasi pada Pemerintahan Prabowo Subianto antara lain; Pembentukan Satgas PHK, Melakukan renegosiasi terhadap neraca perdagangan antar Pemerintahan Indonesia dengan Pemerintahan Amerika Serikat.

Selain itu, Bang Said Iqbal juga mengingatkan Pemerintahan Prabowo Subianto, agar jangan menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk perpindahan pasar AS dari satu negara ke Indonesia. Industri dalam negeri haruslah dilindungi. Indonesia ini untuk penjualan sangat murah, namun pasarnya sangat bersar.

Karena itu Presiden Partai Buruh dan KSPI ini meminta agar PERMENDAG NO.8 Tahun 2023 segera dicabut, karena sangat memudahkan impor China yang datang ke Indonesia. Jika tidak, maka sebagaimana hasil riset Litbang KSPI dan Partai Buruh, PHK akan makin tinggi. Badai PHK gelombang kedua dalam kurun waktu 3 bulan kedepan diperkirakan akan mencapai 50.000 orang.

PHK tidak bisa dihindari namun bisa dikurangi. Olehnya Bang Said Iqbal meminta berhati-hati dalam menentukan Kebijakan Upah bagi buruh atau pekerja. Bang Said Iqbal memberikan contoh; orang yang kerja di Brebes pindah kerja ke Cirebon, karena beda upah 500.000 dan jarak tempuhnya hanya 15 menit.

Selama ini data PHK dari Pemerintah selalu berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini karena data dari Pemerintah itu diperoleh dari Disnaker Daerah, yang didapat dari laporan perusahaan yang menghindari pesangon karyawan dll.

Berbeda dengan data lapangan yang disiarkan oleh KSPI misalnya, yang memiliki Serikat Pekerja di perusahaan-perusahaan, sehingga laporannya lebih akurat.

Beberapa menteri yang terkait takut dimarahi oleh presiden, olehnya mereka tidak pernah transparan dalam memberitakan soal besarnya buruh yang terkena PHK. Tidak demikian halnya dengan laporan PHK yang diberikan oleh Partai Buruh atau KSPI yang tidak mempunyai beban apa-apa selain ingin mengangkat nasib jutaan buruh itu sendiri.

Situasi ekonomi dan sosial di atas sangat memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia khususnya, dan warga negara pada umumnya. Sebab jika tidak diperhatikan, maka badai ekonomi, sosial dan politik ke depan akan dahsyat sekali. Demonstrasi ke depan tidak akan lagi didominasi oleh adik-adik Mahasiswa, melainkan juga para buruh dan emak-emak di seluruh penjuru tanah air.

Pemerintahan Prabowo Subianto yang pejabatnya banyak didominasi oleh para pejabat titipan Jokowi, akan sempoyongan menghadapi ledakan demonstrasi, pengangguran dan kriminalitas yang diakibatkan oleh keterpurukan ekonomi dan hilangnya keteladanan dari para pemimpinnya.

Indonesia akan gonjang-ganjing, investor-investor dan investasi-investasinya akan berhamburan keluar, kabur, pindah keluar negeri (Capital Flight), Jokowi dan keluarganya akan diburu rakyat yang marah terhadap prilakunya yang telah menanamkan fondasi perekonomian yang rapuh dan dililit ribuan triliun hutang luar negeri.

Sadarkah kita sebagai bangsa terhadap ancaman ke depan bagi bangsa dan negara ini? Sadarkah kita sebagai warga negara yang selama ini tertipu oleh agitasi dan propaganda-propaganda Jokowi, yang menghamba pada gerombolan-gerombolan oligarky, dan yang sekarang kebijakan-kebijakannya telah dititipkan pada Prabowo dan anaknya Gibran Rakbuming Raka ini?.

Adili Jokowi, maka para investor akan berpikir 1000 x untuk melarikan diri dari Indonesia, karena Indonesia upah pekerja sangat murah dan para pembelinya melimpah ruah.

Satu pejabat di Eropa hanya butuh satu kendaraan, satu oknum pejabat di Indonesia butuh koleksi puluhan kendaraan. Sedangkan transportasi umum antar kotanya saja masih banyak yang rongsokan, itupun mending jika masih ada.

Satu pejabat di luar negeri hanya butuh menafkahi satu istri, satu oknum mantan (apalagi masih jadi) pejabat di Indonesia butuh menafkahi satu istri dan beberapa perempuan simpanannya. Tuh lihat Kang Ngemil contohnya.

Dimintai tanggung jawab oleh perempuan simpanannya malah ia mengelak dan lupa terhadap saham cair yang pernah diinvestasikannya. Apa yang terjadi kemudian? Kita lupa pada kasus korupsi besar yang diduga dilakukannya. Sapere aude ! (red/SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.