DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Capai Kesepakatan
- account_circle Arie Khauripan
- calendar_month Jumat, 2 Agt 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Sidang paripurna DPRD bersama Kepala Daerah Tulungagung menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Palafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 serta Penyampaian Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024.
Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos di Ruang Graha Wicaksana, pada Jumat. Menurut Marsono Rancangan KUA PPAS tahun 2025 adalah menjadi landasan penentuan anggaran di tahun 2025.
“Karena itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung sudah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung,” kata Marsono dikutip diagramkota.com, Jumat (2/8/2024).
Menurutnya, meski sudah terjadi kesepakatan bersama ada beberapa catatan penting yang perlu disampaikan diantaranya, perlunya dorongan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi kepada pelayanan masyarakat.
Begitu juga terkait pengusaha Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran di Inspektorat yang rasionalisasi penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan prosentasenya di angka 30 persen dari APBD Kabupaten Tulungagung
“Diharapkan catatan itu disampaikan untuk menuju yang lebih baik dan efisien, dalam pengisian Direktur Perusahaan Daerah perlu penyeleksian terbuka susupaya figur terpilih sesuai dengan kemampuan,” jelas Ketua DPRD.
Sementara itu, Penjabat (PJ) Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno, MT menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi tingginya atas kesepakatan yang telah disetujui bersama.
Heru juga menjelaskan terkait mengenai kesepakatan bersama sesuai KUA-PPAS tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2,9 triliun, kemudian untuk belanja sebesar Rp 3,1 triliun. Sedangkan penerima sebesar 165 miliar rupiah dan pengeluaran Rp 0, serta pembiayaannya netto sebesar Rp 165 miliar, maka saat ini masih defisit.
“Namun, demikian itu penerimaan dari Provinsi dan dari Pusat bisa dan dapat memenuhi kebutuhan,” terang Heru. (dk/aden)
- Penulis: Arie Khauripan
Saat ini belum ada komentar