Gelar FGD, Pj Bupati Jombang dan Kejaksaan Berkolaborasi Percepat Investasi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sabtu, 20 Jul 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Kejaksaan dalam Percepatan dan Pengamanan Investasi di Kabupaten Jombang” untuk mendukung program pemerintah RI dan arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan dan pengamanan investasi. Acara ini diadakan di Taman Turangga dan dihadiri oleh berbagai pihak termasuk jaksa, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), serta asosiasi pengusaha di Kabupaten Jombang.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang, Agus Chandra, dalam sambutannya, menegaskan komitmen kejaksaan untuk mendukung percepatan investasi dan pembangunan di Jombang. “Kami harus mengisi sisi ruang yang kami anggap perlu mendapatkan kepastian hukum,” ujar Agus Chandra.
Pj Bupati Jombang, Sugiat, mengakui masih adanya stigma negatif terkait investasi di Jombang, terutama terkait proses perizinan yang dianggap rumit. “Wes gampang ta investasi di Jombang? Konon katanya perizinannya berpintu-pintu, ini fakta,” ungkap Sugiat. Untuk mengatasi masalah ini, Sugiat berencana membuat regulasi bersama Kajari, meningkatkan kepastian hukum, membentuk tim percepatan investasi, dan mempermudah perizinan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP). “Dengan hadirnya MPP, kami harap proses pengurusan perizinan bagi para investor menjadi lebih mudah,” tambah Sugiat.
Ia juga menekankan bahwa percepatan investasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran yang tinggi di Jombang. Menurutnya, Jombang harus menjadi daerah yang ramah investasi guna menarik lebih banyak investor. “Potensi ini harus kita manfaatkan secara optimal untuk menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Jombang dan Kejaksaan akan mengambil langkah-langkah konkret termasuk penyederhanaan proses perizinan, penegakan kepastian hukum, dan penguatan regulasi. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan kejaksaan, diharapkan investasi di Jombang dapat meningkat secara signifikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi angka pengangguran. (dk/yud)
Saat ini belum ada komentar