Diagram Kota Surabaya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur telah mengumumkan 13 kabupaten yang dalam posisi siaga kekeringan.
Ke 13 Kabupaten/Kota tersebut diantaranya Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, Lamongan, Ponorogo, Jombang, Blitar, Bondowoso, Pacitan, Malang, Sampang, Pamekasan, Trenggalek, dan Gresik.
Kepala BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengatakan, bahwa 13 kabupaten tersebut berada dalam posisi siaga kekeringan, dihimbau masyarakat untuk melapor ke posko siaga yang telah dipersiapkan.
Selain itu, BPBD Jatim telah mengidentifikasi 23 kabupaten/kota yang terkena dampak kekeringan pada tahun 2023, dengan 232 kecamatan dan 699 desa/kelurahan mengalami kering kritis.
“Kami harap warga juga untuk aktif melapor ke BPBD setempat, karena sudah disiapkan posko di masing-masing kabupaten/kota mengantisipasi kekeringan,” kata Gatot, Rabu (10/7/2024).
Gatot juga menjelaskan bahwa BPBD Jatim telah bekerja sama dengan BPBD kabupaten/kota untuk menyiapkan air bersih untuk mengantisipasi kekeringan, terutama di wilayah yang terkena dampak kering kritis.
“Kami di BPBD Jatim berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk menyiapkan air bersih untuk mengantisipasi kekeringan, terutama untuk wilayah yang masuk kategori kering kritis,” terang Gatot.
Gatot juga mengungkapkan bahwa kekeringan pada tahun 2024 ini diprediksi lebih pendek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dia juga meminta warga untuk aktif melapor ke BPBD setempat jika terjadi kekeringan, karena BPBD telah menyiapkan posko di setiap kabupaten/kota untuk mengantisipasi kekeringan.
“Dan di tahun ini teman-teman BPBD berterima kasih kepada rekan-rekan di balai besar wilayah sungai yang turut menyiapkan tempat-tempat penampungan air untuk membantu sektor pertanian,” lanjutnya.
Kekeringan di Jawa Timur dibagi menjadi tiga kategori, termasuk kategori kering kritis, yang merupakan pemukiman warga yang berjarak lebih dari 3 km dari sumber air.
“BPBD Jatim telah bekerja keras untuk mengantisipasi dan menghadapi kekeringan, dan upaya mereka terus berlanjut untuk melindungi warga dan sektor pertanian dari dampak negatif kekeringan,” jelas Gatot. (dk/akha)
