Diagram Kota Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk), menanggapi temuan rumah dengan puluhan, bahkan ratusan Kartu Keluarga (KK), yang berpotensi merusak validitas data adminduk.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan hal ini setelah meninjau Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Selasa (7/5/2024). Di sana, ia mendengar pengaduan warga terkait kendala dalam pengurusan pisah KK.
“Eri menyampaikan upaya pembenahan data kependudukan guna memastikan akurasi data yang mendukung program kesejahteraan masyarakat,” ujar seorang sumber.
Menurut Wali Kota Eri, pembenahan adminduk diperlukan untuk memastikan data yang akurat sebagai dasar intervensi Pemkot Surabaya dalam memberikan bantuan yang tepat sasaran.
“Dalam satu rumah, jika tidak menerima bantuan, bukan keluarga miskin, ingin pisah KK, namun jika kedua KK tersebut termasuk kategori miskin, tidak diperbolehkan,” katanya.
Eri menegaskan bahwa kebijakan penertiban ini juga dilakukan di kota-kota besar lainnya, seperti yang diketahui dari studi banding Jakarta ke Surabaya.
Dalam upaya penertiban, Dispendukcapil Surabaya akan melakukan penguatan di lapangan dengan memberi penandaan alamat berbeda, seperti 20-A, 20-B, dan 20-C, untuk membedakan rumah yang berisi puluhan KK.
“Kita harus mengetahui dengan jelas jumlah masyarakat miskin dan sejahtera untuk memberikan bantuan yang tepat,” tegasnya. (dk/nw)
