Macron Dikecam, Krisis Politik Puncaknya

Tekanan Besar Menghadapi Presiden Perancis

DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, kini menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak, termasuk dari mantan sekutu yang sebelumnya mendukungnya. Masalah ini muncul setelah salah satu mantan perdana menteri dan tokoh penting dalam kubu Macron meminta ia untuk mundur demi kepentingan nasional. Situasi ini menunjukkan adanya krisis politik dalam pemerintahan Macron yang semakin memburuk.

Sejak menjabat pada tahun 2017, Macron telah menghadapi berbagai tantangan, tetapi saat ini adalah krisis terparah dalam masa pemerintahannya. Kondisi ini mencapai puncaknya ketika Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri secara mendadak pada hari Senin (6/10/2025). Langkah ini memberikan tekanan tambahan kepada Macron untuk segera mencari solusi agar pemerintahan koalisi tetap stabil.

Macron memberikan waktu hingga malam Rabu untuk mencari kompromi yang dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, peluang keberhasilan langkah tersebut masih tidak jelas. Jika upaya itu gagal, Macron dapat memutuskan untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan legislatif darurat. Hal ini akan membentuk komposisi parlemen yang lebih stabil.

Pada malam Selasa, Macron mengadakan pertemuan dengan ketua majelis tinggi dan majelis rendah parlemen. Tujuan dari pertemuan ini belum sepenuhnya dijelaskan, tetapi sesuai konstitusi, presiden wajib berkonsultasi dengan kedua ketua parlemen sebelum mengadakan pemilihan umum baru.

Desakan Mundur dan Keterasingan Politik

Sejak tahun lalu, Macron telah berganti tiga kali perdana menteri dalam waktu hanya satu tahun. Kondisi ini menyebabkan kekecewaan di kalangan politisi, termasuk di dalam kubu sendiri. Juru bicara pemerintah yang akan segera lengser, Aurore Berge, menegaskan bahwa ia akan tetap menjabat hingga akhir masa pemerintahan Macron pada 2027.

Namun, mantan perdana menteri Edouard Philippe justru menyerukan agar pemilihan presiden dimajukan setelah rancangan anggaran disahkan. Dalam wawancara dengan harian Le Parisien, komentar Philippe disebut sebagai “bom politik”. Pemilu presiden berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2027, ketika Macron tidak lagi bisa mencalonkan diri. Di sisi lain, kubu sayap kanan di bawah Marine Le Pen menilai tahun tersebut sebagai peluang terbaik mereka untuk merebut kekuasaan. Philippe sendiri telah disebut sebagai calon potensial.

Dalam wawancara dengan RTL, Philippe menyebut Macron harus membantu Prancis keluar secara tertib dan bermartabat dari krisis politik yang merugikan negara. Ia juga mengecam “permainan politik menyedihkan” yang memperburuk kondisi nasional.

Pilihan Lain bagi Macron

Salah satu pilihan lain bagi Macron adalah menunjuk perdana menteri baru, yang akan menjadi kepala pemerintahan kedelapan selama masa jabatannya. Krisis politik di Prancis bermula dari langkah Macron yang memutuskan mengadakan pemilu legislatif pada musim panas 2024. Keputusan itu justru berbalik arah dan menghasilkan parlemen yang terpecah, memperkuat posisi kelompok sayap kanan.

Keterasingan Macron di dalam negeri tergambar pada momen Senin lalu ketika ia terlihat berjalan sendirian di tepi Sungai Seine sambil berbicara lewat telepon. Gambar itu kontras dengan citranya di panggung internasional, di mana ia aktif berupaya mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina bersama Presiden AS Donald Trump.

Negosiasi dan Tekanan dari Oposisi

Sementara itu, Lecornu menggelar pertemuan dengan sejumlah partai politik mulai Selasa sore hingga Rabu pagi untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan. Politisi sayap kiri Raphael Glucksmann mengatakan, momentum sedang tumbuh agar pemerintah mempertimbangkan penangguhan reformasi pensiun 2023 yang sangat tidak populer. Namun, wacana itu justru memperlihatkan tantangan besar bagi perdana menteri berikutnya, terutama dalam mencari dukungan terhadap kebijakan penghematan di tengah utang publik yang terus meningkat.

Di sisi lain, Marine Le Pen menyebut akan “bijaksana” jika Macron mengundurkan diri. Ia juga menuntut diadakannya pemilu legislatif baru sesegera mungkin. Partai National Rally yang dipimpin Le Pen dan wakilnya Jordan Bardella menolak undangan perundingan dari Lecornu. “Negosiasi kesekian kalinya ini tidak lagi untuk rakyat Prancis, melainkan demi kepentingan presiden sendiri,” demikian pernyataan partai tersebut.

Sementara itu, pemimpin Partai Sosialis Olivier Faure menyatakan partainya akan menghadiri pembicaraan dengan Lecornu. Ia menegaskan bahwa perdana menteri berikutnya sebaiknya berasal dari kalangan kiri.