DPRD Surabaya Usulkan Deviden KBS Lebih Ditingkatkan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 21 Jul 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono atau yang akrab disapa Bulek, mengusulkan agar deviden dari PT Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) ditingkatkan. Menurutnya, secara hitungan operasional, KBS seharusnya mampu menghasilkan laba hingga Rp600 juta per tahun.
Namun, performa KBS pada 2024 ini mengalami penurunan. Sepinya jumlah pengunjung serta minimnya minat masyarakat berdampak pada defisit pendapatan. Untuk mendongkrak kunjungan, pihak KBS telah menambah wahana baru seperti taman kelinci dengan ras impor dari luar negeri dan menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp25 ribu.
Sebagai catatan, pada 2023 lalu, KBS berhasil menyumbang deviden sebesar Rp3 miliar ke kas daerah. Bulek optimistis angka ini bisa kembali meningkat pada tahun 2025, terlebih dalam delapan bulan terakhir, operasional KBS tetap berjalan tanpa kendala meski jabatan Direktur Utama kosong sejak akhir November 2024.
“Sudah diuji saat masa peak season seperti Lebaran dan Tahun Baru, KBS tetap berjalan lancar meski tanpa Dirut. Artinya, efisiensi itu nyata,” ujar Bulek, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP-PAN DPRD Surabaya, Jumat (18/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa gaji Direktur Utama KBS mencapai Rp41 juta per bulan. Selain itu, biaya perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) seorang direktur bisa menyentuh angka Rp15 juta lebih. “Jadi kalau jabatan kosong, ini menciptakan efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap peningkatan deviden,” ujarnya.
Saat ini, masa jabatan seluruh direksi KBS telah habis. Tiga posisi penting—Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional—masih dalam proses seleksi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Dari 16 pelamar yang mendaftar, hanya 8 orang yang lolos verifikasi administrasi.
Bulek berharap proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan orientasi pada peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “Kita pelajari dulu aturannya. Jangan sampai justru rugi karena biaya operasional direksi yang terlalu besar,” tegasnya.
Namun demikian, pendapat berbeda disampaikan oleh Direktur Keuangan PDTS KBS, Ahmad Sahronny. Ia menilai kekosongan tiga jabatan direksi justru bisa berdampak pada turunnya kualitas pengelolaan.
“Kalau dua direksi saja hasilnya baik, apalagi kalau lengkap tiga. Tentu akan lebih baik lagi secara manajerial dan pengembangan,” tandas Sahronny.
