Purnawirawan TNI Usul Ganti Wapres, Ketum Bara Nusa Anggap Usulan Tidak Relevan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian.
Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Bara Nusa) Gianto Wijaya, mewakili suara masyarakat Jawa Timur, Indonesia khususnya.
Sangat menyesalkan pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming diganti. Pernyataan ini, membuat gerah Ketum Bara Nusa.
Menurut Gianto Wijaya, pernyataan ini menggiring masyarakat hendak membuat gaduh publik dan mengadu domba. Pihaknya tidak terima, perihal ini sangat tidak relevan. Karena Prabowo- Gibran, itu dipilih oleh rakyat.
“Mohon maaf, Prabowo-Gibran dipilih suara rakyat pak,” tutur Ketua Umum Bara Nusa Gianto Wijaya, Senin (28/04/2025).
Nada yang sama juga di viralkan, oleh sejumlah organisasi maupun komunitas dimanapun berada.
“Saya sangat menyesalkan 8 usulan tak bermutu dari para purnawirawan TNI itu. Tidak ada satu pun dari delapan poin usulan itu, yang masuk logika dan demi kebaikan bangsa kita. Semuanya zonk dan hanya membuat kegaduhan dan adu domba, termasuk salah satunya yang ingin memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres,” jelasnya.
Bara Nusa merupakan tim sukses, kemenangan Prabowo-Gibran.
Lebih lanjut, Gianto mengungkapkan, tak ada pelanggaran prosedur dan pelanggaran terhadap konstitusi selama Gibran menjabat.
Dengan begitu, dia menilai tak ada alasan yang melatarbelakangi Gibran harus dimakzulkan dari jabatannya.
“Sebagai cawapres hingga dilantik sebagai wapres dan sampai saat ini 6 bulan memerintah tidak ada pelanggaran prosedur maupun konstitusi,” ungkap Gianto.
“Jadi tidak ada alasan apa pun sesuai UUD 1945 Pasal 7A dan 7B yang menyebutkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul Dewan DPR.
Jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,” tambahnya.
Gianto menilai usulan itu mensinyalir adu domba antara Prabowo, Gibran dan Jokowi. Dia mengungkit mencuatnya sejumlah isu yang dianggap menghadap-hadapkan Prabowo dan Jokowi belakangan ini.
“Saya mensinyalir wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba Prabowo, Gibran dan Jokowi serta bangsa kita, seperti halnya polemik Ijazah Jokowi, isu matahari kembar, UU TNI, PSN Rempang, PSN PIK 2, IKN, dan lain-lain,” ujar Gianto.
Gianto Wijaya juga menghimbau kepada masyarakat. Semua para pendukung Prabowo dan Gibran agar tak terpecah belah. Pihaknya juga meminta para pendukung terus mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran hingga pilpres selanjutnya.
“Kepada pendukung Prabowo-Gibran dan masyarakat luas, saya mengingatkan jangan sampai Kita terhasut dan terpecah belah. Tetap konsisten kita kawal Prabowo-Gibran hingga 2029. Dan kalau Tuhan dan rakyat merestui, kita gas hingga 2029-2034,” kata Gianto.
