Kontribusi pajak BUMN Terus Meningkat Setiap Tahunnya

DIAGRAMKOTA.COM – BUMN telah memainkan peran penting dalam mendukung pendapatan negara, khususnya melalui kontribusi pajak yang signifikan.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa total kontribusi BUMN kepada negara selama periode 2020 hingga 2023 mencapai Rp 1.940 triliun, dengan setoran pajak mencapai Rp 1.391,4 triliun.

Angka ini menunjukkan peran vital BUMN dalam menopang perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global.

Kontribusi pajak BUMN terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, setoran pajak mencapai Rp 247 triliun, kemudian naik menjadi Rp 278 triliun pada tahun 2021.

Angka ini terus bertambah hingga mencapai Rp 410 triliun pada tahun 2022 dan Rp 457 triliun pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan kinerja perusahaan BUMN yang semakin membaik dan kemampuan mereka dalam berkontribusi lebih besar kepada negara.

Lima perusahaan BUMN penyumbang pajak terbesar di tahun 2023 adalah PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT Bank Rakyat Indonesia.

Kontribusi mereka yang signifikan menunjukkan peran penting perusahaan-perusahaan ini dalam mendukung pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp 354,2 triliun. Erick menjelaskan bahwa terjadi penurunan pada PNBP karena fluktuasi harga sumber daya alam.

“Adapun PNBP ini ada penurunan karena memang fluktuasi harga sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri, apakah itu di kelapa sawit, di batu bara, dan lain-lainnya,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, dikutip diagramkota.com, Selasa (3/9/2024).

Selain setoran pajak dan PNBP, BUMN juga berkontribusi melalui dividen. Total dividen yang disetorkan BUMN selama periode tersebut mencapai Rp 194,4 triliun. Dengan demikian, total kontribusi BUMN kepada negara mencapai Rp 1.940 triliun.

Untuk kontribusi dividen terbesar di tahun 2024 berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai Rp 25,7 triliun, diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 17,1 triliun.

Kemudian Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebesar Rp 11,2 triliun, PT Pertamina (Persero) Tbk mencapai Rp 9,3 triliun, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 9,2 triliun.

Erick menegaskan bahwa peningkatan kontribusi ini merupakan hasil dari berbagai upaya pengembangan dan efisiensi yang dilakukan oleh BUMN.

“Kami terus mendorong BUMN untuk tidak hanya fokus pada sektor perbankan, tetapi juga memperluas pengembangan di sektor energi dan telekomunikasi,” jelasnya.

Ia mengemukakan, indikator pertumbuhan kinerja BUMN terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp 10.402 triliun, naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp 8.312 triliun. Total ekuitas BUMN juga tumbuh 12 persen per tahun, mencapai Rp 3.444 triliun pada 2023 dari Rp 2.475 triliun pada 2020.

Pendapatan BUMN pada 2023 mencapai Rp 2.933 triliun, naik dari Rp 1.930 triliun pada 2020, dengan laba bersih melonjak 11,2 persen menjadi Rp 327 triliun dari Rp 13 triliun pada 2020.

“Kita mengembangkan banyak pendapatan baru yang tidak hanya berdasarkan sumber daya alam, banyak inovasi-inovasi yang berhasil. Contohnya, kalau di Himbara itu sekarang basis digital seperti Livin’, Brimo, dan lain-lainnya. Ini sebuah income yang bisa menjadi pertumbuhan baru,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 277 miliar. Erick menyebutkan bahwa angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN terhadap perekonomian Indonesia.

“Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp 277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini,” kata Erick.

Oleh karena itu, ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar. Dengan tambahan ini, Erick berharap total anggaran untuk mendukung kerja Kementerian BUMN pada 2025 menjadi Rp 344 miliar.

“Tambahan anggaran ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan kinerja BUMN ke depannya,” tandasnya.

Kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara melalui setoran pajak merupakan bukti nyata peran penting mereka dalam perekonomian nasional.

Kenaikan kontribusi pajak setiap tahunnya menunjukkan kinerja BUMN yang semakin baik dan kemampuan mereka dalam berkontribusi lebih besar kepada negara.

“Hal ini menunjukkan bahwa BUMN tidak hanya berperan sebagai perusahaan milik negara, tetapi juga sebagai pilar penting dalam membangun perekonomian Indonesia yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.  (dk/ria)