Pencegahan Korupsi dalam SPMB, Dispendik Surabaya Gunakan SE KPK sebagai Pedoman Utama
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 2 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Di tengah kekhawatiran akan adanya pungutan liar (pungli) dan manipulasi data selama proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengambil langkah strategis dengan menjadikan Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pedoman utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026.
Transparansi Melalui Sistem Online
Kepala Dispendik Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan bahwa sistem SPMB yang digunakan saat ini sudah berbasis online, sehingga mampu mencegah terjadinya gratifikasi. “Sejauh ini surat edaran itu memang kami jadikan pedoman untuk proses SPMB. Kita sudah menggunakan ini sistem online,” ujar Febrina ketika dikonfirmasi.
Sistem online tersebut memungkinkan wali murid tidak perlu datang langsung ke sekolah tujuan untuk mendaftar. Orangtua bisa memasukkan berkas anaknya melalui kanal yang tersedia, sehingga mengurangi risiko interaksi langsung yang bisa memicu praktik korupsi.
Integrasi Data untuk Akurasi dan Keamanan
Febrina menjelaskan bahwa proses validasi data dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan instansi terkait. Salah satu yang terlibat adalah Dinas Sosial (Dinsos) yang memeriksa data jalur afirmasi. Selain itu, Dispendukcapil juga turut berperan dalam memverifikasi data penduduk.
“Misalkan kalau ngomong penduduk kapan sih dia (murid) kapan tinggal di sini, juga menggandeng Dispendukcapil. Masalah afirmasi itu yang menentukan data sosial di Dinsos,” jelasnya.
Koordinasi dengan Inspektorat untuk Pengawasan
Selain itu, Dispendik Surabaya juga melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kota Surabaya dalam pengawasan SPMB. Proses-proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi dan kepercayaan publik.
“Yang pasti kan transparansi, digital semua bisa dilihat,” tambah Febrina.
Jaminan Tidak Ada Gratifikasi
Dengan sistem yang terbuka dan transparan, Febrina menjamin bahwa tidak ada gratifikasi selama proses SPMB berlangsung. Ia menekankan bahwa setiap tahapan pendaftaran dilakukan secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.
“Masyarakat yang memang mau daftar silakan ada di dalam kanal tahapan. Jadi kalau ngobrolin apakah ada proses gratifikasi kami pastikan enggak ada,” tutupnya.
Langkah Strategis untuk Masa Depan Pendidikan
Penerapan SE KPK sebagai pedoman dalam SPMB di Surabaya merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah setempat dalam menjaga integritas dan kualitas pendidikan. Dengan sistem digital yang terintegrasi dan pengawasan ketat, SPMB di Surabaya diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang SPMB 2026 di Surabaya
Apa manfaat utama dari sistem SPMB online?
Sistem online membantu mencegah gratifikasi dan memastikan transparansi dalam penerimaan siswa baru.Bagaimana cara mendaftar SPMB di Surabaya?
Calon siswa dapat mendaftar melalui kanal digital yang disediakan oleh Dispendik Surabaya.Apa saja instansi yang terlibat dalam SPMB?
Instansi seperti Dinsos, Dispendukcapil, dan Inspektorat Kota Surabaya terlibat dalam pengawasan dan validasi data.Apakah ada risiko pungli dalam SPMB 2026?
Dengan sistem digital dan pengawasan ketat, risiko pungli sangat diminimalkan.***
Saat ini belum ada komentar