Komisi X DPR RI Soroti Keterlambatan Rilis Data dan Usulkan Pengawasan BPS dalam RUU Statistik
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 14 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Peran BPS dalam Pengelolaan Data yang Akurat dan Transparan
DIAGRAMKOTA.COM – Dalam diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik di Surabaya, Reni Astuti anggota Komisi X DPR RI menyoroti pentingnya pengelolaan data yang akurat dan transparan. Menurutnya, data yang digunakan untuk kebijakan pemerintah harus disajikan dengan metode yang tepat dan sesuai era teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data.
“Kita sangat berharap data yang ada di Indonesia ini semakin berkualitas dengan metodologi yang tepat ya. Ini dilakukan secara tepat oleh mereka-mereka yang memiliki kemampuan di bidang statistik gitu di bidang pengolahan data,” ujarnya.
FGD Jaring Aspirasi Masyarakat Terkait RUU Statistik
Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Surabaya dihadiri oleh alumni statistik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), sejumlah kampus, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu usulan utama dari peserta FGD adalah adanya jabatan dewan pengawas untuk mengawasi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dewan Statistik Nasional, mereka (peserta FGD) setuju,” katanya.
Pentingnya Akses Data yang Mudah dan Update
Reni Astuti juga menyampaikan bahwa akses data yang mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat menjadi salah satu prioritas. Ia menyoroti masalah rilis data ekonomi yang sering terlambat.
“Kadang saat ini itu rilis data ekonomi itu kadang kadaluarsa menurut beliau-beliau. Jadi misalkan kita ingin tahu rilis data bulan ini ya itu kita masih harus antre 3 bulan yang lalu. Jadi kadang enggak update,” jelasnya.
Urgensi RUU Statistik untuk Keberhasilan Kebijakan Pemerintah
Menurut Reni, RUU Statistik perlu segera disahkan agar bantuan dan kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
“Karena sebagaimana fungsi BPS itu sendiri, dia sebagai dasar ke dalam supporting data terhadap strategi pembangunan yang ada di Indonesia,” tambahnya.
Sertifikasi Kompetensi Statistisi dan Sinkronisasi Data
Salah satu peserta FGD, Prof Dedy Dwi Prastyo Kepala Departemen Statistika ITS, mengusulkan sertifikasi kompetensi bagi statistisi.
“Profesi statistika itu perlu diatur. Jadi misalkan lulusan perguruan tinggi dari S1 statistika itu mungkin bisa diakui untuk menjadi statistika junior misalkan seperti itu,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyarankan adanya dewan pengawas untuk menyelesaikan masalah terkait data dengan sumber yang berbeda.
Kebutuhan Pengawasan untuk Satu Data Indonesia
Menurut Reni, yang paling krusial adalah adanya dewan pengawas agar terjadi sinkronisasi antar institusi kelembagaan untuk mewujudkan satu data Indonesia.
“Jika ada pengawas maka dia tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi tentang data strategis terutama data resmi negara. Sehingga bisa dimediasi sehingga diputuskan harusnya yang benar ini, kemudian itu dikoreksi, kemudian itu menjadi valid dan kalau digunakan untuk kebijakan harusnya itu menjadi benar,” tutupnya.***
Saat ini belum ada komentar