Mahfud MD Kritik Terhadap Sistem Merit Surabaya dalam Pemerintahan Nasional
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 27 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pembicaraan tentang sistem merit dan tata kelola pemerintahan nasional kembali menjadi topik hangat setelah pernyataan dari tokoh yang memiliki pengaruh besar di dunia politik Indonesia. Mohammad Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikan pandangan kritisnya mengenai kelemahan penerapan sistem merit dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam acara kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Mahfud MD menyoroti bahwa konfigurasi politik sering kali menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan publik. Ia menilai bahwa banyak kebijakan yang diambil tidak didasarkan pada profesionalisme, melainkan oleh kepentingan politik yang saling bersaing.
Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Birokrasi
Menurut Mahfud MD, lemahnya penerapan sistem merit berdampak langsung pada kinerja birokrasi. Ia menekankan bahwa birokrasi seharusnya berjalan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, bukan karena intervensi politik. Hal ini menyebabkan potensi intervensi politik dalam jabatan-jabatan publik yang tinggi, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan publik.
“Masalah utama tata kelola itu pada konfigurasi politik, karena banyak hal diselesaikan secara politik, bukan oleh profesional,” ujar Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan penegakan konstitusi dan hukum sebagai dasar dari seluruh sistem pemerintahan.
Perlu Penegakan Konstitusi dan Hukum
Mahfud MD menekankan pentingnya kembali ke konstitusi sebagai langkah awal perbaikan tata kelola nasional. Ia menilai bahwa dengan penegakan konstitusi dan hukum yang lebih ketat, akan muncul semangat profesionalisme yang kuat dalam sistem birokrasi. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dibuat berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan politik.
Isu Keselamatan Prajurit TNI
Selain masalah tata kelola, Mahfud MD juga menyampaikan perhatian terhadap isu keselamatan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian dunia. Ia menilai bahwa pemerintah harus memastikan adanya jaminan keselamatan yang jelas bagi para prajurit tersebut. Menurutnya, kejelasan komando dalam penugasan serta perlindungan yang optimal sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan para prajurit.
Peran Akademisi dalam Mengedukasi Generasi Muda
Ketua STIESIA Surabaya, Prof Dr Nur Fadjrih Asyik, menyebut bahwa acara kuliah tamu ini merupakan bagian penting dalam pengayaan keilmuan mahasiswa. Menurutnya, kehadiran praktisi seperti Mahfud MD membantu menjembatani antara teori dan praktik dalam dunia nyata. “Ini bagian dari pengayaan agar mahasiswa memiliki perspektif lebih luas dalam tata kelola organisasi,” ujarnya.
Acara ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga alumni. Selain sebagai rangkaian Dies Natalis ke-54 STIESIA, acara ini juga menjadi ajang dialog antara akademisi dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman luas dalam berbagai bidang.***
Saat ini belum ada komentar