Kasus Amsal Sitepu: Perjalanan Hukum yang Mengguncang Ruang Kreatif di Indonesia
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Perkembangan kasus Amsal Sitepu, seorang kreator video yang dituduh melakukan penggelembungan harga dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah memicu perdebatan luas mengenai batasan hukum dan perlindungan terhadap pekerja ekonomi kreatif. Dugaan kerugian negara sebesar Rp 202 miliar menjadi dasar penuntutan terhadapnya, namun berbagai pihak menilai bahwa proses hukum ini tidak sepenuhnya adil.
Proses Hukum yang Berjalan
Amsal Sitepu, yang merupakan direktur dari CV. Promiseland, mengadukan kasusnya ke Komisi III DPR melalui platform Zoom. Ia tidak hadir langsung di Gedung DPR, Jakarta, karena alasan kesehatan dan kesibukan. Namun, dukungan dari anggota Dewan seperti Habiburokhman memberikan harapan bagi Amsal untuk mendapatkan keadilan.
Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha maksimal untuk mendukung Amsal. Menurutnya, Amsal sedang menjalani pekerjaan sebagai kreator kreatif, tetapi harus berhadapan dengan hukum. Ia menegaskan bahwa jasa ide kreatif yang diberikan oleh Amsal tidak memiliki harga baku, sehingga tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya bisa dianggap tidak proporsional.
Persoalan Hukum yang Muncul
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode 2020 hingga 2022. Amsal menawarkan jasa pembuatan video kepada sejumlah pemerintah desa di empat kecamatan. Dalam proposal yang diajukan, biaya pembuatan video dipatok sekitar Rp 30 juta per desa. Namun, hasil analisis auditor Inspektorat Kabupaten Karo menunjukkan bahwa biaya seharusnya hanya sekitar Rp 24,1 juta per desa.
Ini menjadi dasar bagi pihak kejaksaan untuk menuduh Amsal merugikan keuangan negara. Meskipun demikian, banyak pihak menganggap bahwa tuntutan ini tidak cukup didukung oleh bukti yang kuat. Beberapa tokoh masyarakat dan anggota DPR menilai bahwa proses hukum ini bisa menjadi contoh buruk bagi para kreator di masa depan.
Dukungan dari Anggota DPR
Komisi III DPR juga mengajukan penangguhan penahanan untuk Amsal, dengan mereka menjadi penjamin. Hal ini menunjukkan bahwa pihak legislatif siap membantu Amsal dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung. Habiburokhman meminta majelis hakim mempertimbangkan putusan bebas untuk Amsal, mengingat bahwa jasa kreatif yang diberikan olehnya tidak memiliki harga baku.
Namun, kejaksaan tetap bersikeras bahwa Amsal merugikan keuangan negara. Mereka menilai bahwa ada indikasi penggelembungan harga dalam proposal yang diajukan oleh Amsal. Ini menjadi tantangan besar bagi Amsal dalam membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
Kritik terhadap Sistem Hukum
Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis menilai bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum cukup memahami ruang kreatif dan inovasi. Mereka menilai bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap Amsal bisa menjadi contoh buruk bagi para kreator lainnya. Mereka berharap agar pihak hukum dapat lebih memahami konteks dan nilai-nilai kreatif dalam setiap kasus yang mereka tangani.
Dalam hal ini, penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk saling memahami dan mendukung ruang kreatif. Kehidupan kreatif tidak boleh dikriminalisasi tanpa bukti yang kuat dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat terus berkembang dan berinovasi tanpa takut dihukum secara tidak adil.***
Saat ini belum ada komentar