Jatim–Maluku Utara Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan SDM, Bahas SPBE hingga Tol Laut

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Maluku Utara memperkuat hubungan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Pertemuan antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menjadi momen penting dalam menjajaki kolaborasi strategis.

Keterbukaan dan Kepercayaan sebagai Dasar Kolaborasi

Pertemuan ini dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/2/2026), sebagai tindak lanjut dari komunikasi dan kerja sama yang sebelumnya telah dibangun. Salah satu poin utama yang dibahas adalah peningkatan sinergi antara kedua provinsi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Khofifah menyampaikan bahwa hubungan antara Jatim dan Maluku Utara kini memasuki tahap implementasi nyata. Ia menekankan pentingnya berbagi pengalaman dan strategi dalam pengelolaan pemerintahan serta penguatan ekonomi lokal.

Isu Utama yang Dibahas dalam Pertemuan

Beberapa isu kunci yang menjadi fokus diskusi antara kedua pihak meliputi:

• Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  Jatim memiliki indeks SPBE yang tinggi, yaitu 4,7, sedangkan Maluku Utara masih berada di angka 3,6. Hal ini menjadi salah satu fokus pembelajaran, terutama dalam integrasi layanan digital dan transparansi kinerja.

• Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  Peningkatan kapasitas BUMD menjadi prioritas bersama untuk menciptakan perusahaan daerah yang profesional dan akuntabel.

• Kerja Sama Perdagangan dan Penggunaan Tol Laut
  Terdapat ketidakseimbangan arus logistik antarpulau. Sebagian besar bahan pangan dan sembako di Maluku Utara dipasok dari Jatim, namun arus balik kapal sering tidak optimal.

“Sebagian besar bahan pangan dan sembako di Maluku Utara dipasok dari Jatim. Namun arus barang yang belum seimbang menyebabkan biaya logistik tinggi dan berdampak pada inflasi daerah,” ujar Khofifah.

Ia menyarankan agar program Tol Laut diperkuat dan jaringan perdagangan ditingkatkan agar produk unggulan Maluku Utara juga dapat mengisi muatan balik menuju Jawa Timur.

Peran ASN dalam Penguatan Pemerintahan

Selain itu, penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem perjanjian kinerja yang terukur juga menjadi fokus utama. Pemprov Jatim dikenal memiliki kebijakan yang terstruktur dalam penguatan kapasitas aparatur, sehingga menjadi contoh yang bisa diadopsi oleh Maluku Utara.

Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi praktik baik. Ia menilai kunjungan ini bukan hanya sekadar belajar, tetapi juga memperkuat implementasi kerja sama konkret antara dua provinsi.

Arah Kerja Sama ke Depan

Kerja sama antara Jatim dan Maluku Utara akan diperluas ke berbagai sektor, termasuk pertanian, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas ASN, hingga penguatan jaringan perdagangan antarpulau.

Pertemuan ini menandai babak baru kolaborasi dua provinsi yang saling melengkapi—Jawa Timur sebagai pusat distribusi dan industri di kawasan timur Indonesia, serta Maluku Utara dengan potensi sumber daya alam dan komoditas unggulannya—untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.***