Tegaskan Hukum Bukan Alat Politik, Prabowo: Saya Berani Berikan Penghapusan dan Pengampunan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, ia menyampaikan bahwa sistem hukum harus menjadi alat untuk menjaga keadilan, bukan digunakan sebagai senjata politik.
“Kita bertekad ya, saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik,” ujar Prabowo, Jumat, 13 Februari 2026.
Sebagai pemimpin negara yang memegang mandat rakyat, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab memastikan supremasi hukum berjalan dengan benar. Ia bahkan menyatakan keberaniannya dalam mengambil langkah konstitusional jika menemukan ketidakadilan.
“Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” katanya, menunjukkan sikap tegasnya terhadap proses hukum yang adil.
Standar Pembuktian yang Kuat dalam Pengadilan
Prabowo juga menekankan pentingnya standar pembuktian yang kuat dalam setiap putusan pengadilan. Ia menyoroti bahwa keputusan hukum harus dikeluarkan dengan keyakinan mutlak bahwa terdakwa bersalah.
“Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” jelasnya.
Menurut Presiden, apabila masih ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka negara tidak boleh menjatuhkan keputusan final yang merugikan pihak tersebut.
“Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu,” tambahnya.
Kepastian Hukum sebagai Fondasi Stabilitas Nasional
Prabowo menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama stabilitas nasional. Tanpa sistem hukum yang adil dan bersih, negara tidak akan mampu mencapai keberhasilan jangka panjang.
“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa rakyat harus merasakan hidup di bawah pemerintahan yang bersih dan adil. Berdasarkan pembelajarannya terhadap sejarah berbagai negara, tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang berintegritas.
“Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” ujarnya.
Pemimpin yang Berani dan Bertanggung Jawab
Dalam pidatonya, Prabowo menunjukkan keberanian dan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ia tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah konstitusional jika diperlukan, termasuk abolisi atau amnesti, asalkan itu demi keadilan.
Pernyataannya ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya fokus pada isu ekonomi, tetapi juga pada aspek hukum yang menjadi dasar dari pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan.
Masa Depan Indonesia yang Aman dan Adil
Dengan pendekatan yang tegas dan transparan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus memperkuat sistem hukum yang adil. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.***
Saat ini belum ada komentar