DIAGRAMKOTA.COM — Internet murah semestinya membuka akses pengetahuan, bukan justru menguji kesabaran penggunanya. Namun, keluhan soal koneksi lambat dan kerap terputus pada layanan Internet Rakyat memunculkan pertanyaan mendasar: apakah fasilitas ini benar-benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau sekadar terlihat tersedia tanpa menjamin kualitas?
Program internet publik tentu patut diapresiasi. Tetapi apresiasi tidak boleh membuat penyelenggara kebal kritik. Sebab, bagi warga yang hendak belajar, mengirim tugas, mengakses dokumen, hingga bekerja secara daring, jaringan yang hanya tersambung tanpa mampu memuat halaman dengan layak sama saja dengan fasilitas yang belum berfungsi optimal.
Wenny, salah satu pengguna Internet Rakyat di wilayah Tambaksari Surabaya, mengeluhkan koneksi yang kerap terputus secara tiba-tiba. Gangguan semacam ini bukan sekadar perkara kenyamanan. Ketika koneksi terhenti di tengah aktivitas, pekerjaan ikut tertunda, dokumen gagal terkirim, dan waktu pengguna terbuang percuma.
Internetnya murah, tetapi waktu dan kesabaran warga tetap punya harga. Jangan sampai masyarakat diminta bersyukur atas fasilitas yang tersedia, sementara persoalan kualitasnya justru harus mereka tanggung sendiri.
Keluhan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius. Penyelenggara perlu menjelaskan berapa kecepatan internet yang dijanjikan, berapa kecepatan aktual yang diterima pengguna, serta berapa banyak perangkat yang dapat terhubung secara bersamaan tanpa membuat jaringan tersendat.
Tanpa data terbuka, publik hanya disuguhi klaim ketersediaan jaringan, bukan bukti bahwa layanan benar-benar bekerja sebagaimana mestinya. Padahal, keberhasilan program internet publik tidak cukup diukur dari banyaknya titik akses atau perangkat yang terpasang. Ukuran sesungguhnya adalah apakah warga bisa menggunakannya secara stabil dan sesuai kebutuhan.
Persoalan bandwidth juga tidak bisa dianggap sepele. Ketika terlalu banyak pengguna mengakses satu jaringan dengan kapasitas terbatas, kecepatan dapat menurun. Namun, dugaan itu harus dibuktikan melalui pengukuran teknis, bukan dijadikan alasan otomatis untuk memaklumi setiap gangguan.
Pemeriksaan berkala terhadap perangkat pemancar, router, kualitas sinyal, kapasitas jaringan, dan kestabilan koneksi harus menjadi pekerjaan rutin. Jika ditemukan kerusakan atau kapasitas yang tidak lagi memadai, perbaikan perlu dilakukan dengan tenggat yang jelas.
Warga juga membutuhkan kanal pengaduan yang benar-benar berfungsi. Jangan sampai pengguna sudah kesulitan mengakses internet, lalu masih harus berputar-putar mencari kontak petugas untuk melaporkan gangguan. Informasi tentang jadwal pemeliharaan, nomor pengaduan, serta tindak lanjut laporan seharusnya mudah ditemukan.
Lebih jauh, penyelenggara perlu membuka laporan kinerja layanan secara berkala. Berapa titik WiFi yang aktif? Berapa rata-rata kecepatan unduh dan unggahnya? Berapa lama gangguan ditangani? Berapa banyak keluhan masuk dan berapa yang sudah diselesaikan? Pertanyaan sederhana ini layak dijawab jika program tersebut memang ditujukan untuk kepentingan publik.
Masyarakat tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya ingin fasilitas yang disediakan benar-benar bisa digunakan. Apalagi, akses internet kini menjadi kebutuhan penting untuk pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan memperoleh informasi.
Jangan sampai Internet Rakyat hanya murah di atas kertas, tetapi mahal dalam bentuk waktu yang terbuang dan pekerjaan yang tertunda. Jika program ini memang untuk rakyat, kualitasnya juga harus berpihak kepada rakyat.
Warga tetap mendukung penyediaan internet publik. Namun, dukungan bukan berarti harus diam ketika layanan bermasalah. Pemerataan akses harus berjalan bersama pemerataan kualitas. Sebab, jaringan yang sekadar menyala belum tentu benar-benar melayani.(Dk/yud)
