Kemendagri Sinergi Lintas Pihak Penting untuk Pengelolaan Keuangan Daerah
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif. Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai wilayah sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, perbankan, serta ekosistem pengadaan digital. Model kerja sama ini dinilai menjadi kunci untuk memastikan belanja pemerintah berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Direktur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi contoh nyata dari kolaborasi kuat dalam implementasi KKPD. Ia menyebutkan bahwa melalui model kerja sama dan co-branding antarbank, serta dukungan lokapasar mitra LKPP seperti Mbizmarket, proses belanja pemerintah daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Implementasi KKPD sebagai Langkah Strategis
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Raden Vickar, menyatakan bahwa penerapan KKPD menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Ia menilai bahwa penggunaan KKPD diharapkan mampu mempercepat proses belanja yang aman dan sesuai regulasi. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada mitra perbankan dan penyedia platform yang mendukung implementasi KKPD melalui Bank Mandiri serta pemanfaatan Virtual Account Bank Jatim.
Credit Card Head Bank Mandiri, Dewi Rusmy Mustari, menambahkan bahwa digitalisasi pembayaran melalui Livin’ by Mandiri memungkinkan transaksi pengadaan pemerintah dilakukan lebih cepat dan terintegrasi. Fitur kartu kredit pada aplikasi tersebut memungkinkan transaksi dilakukan tanpa menunggu kartu fisik, disertai pengelolaan limit, aktivasi, dan pemantauan transaksi secara real-time. Skema ini diklaim memperkuat kontrol serta kepatuhan dalam belanja pemerintah.
Integrasi Proses Pengadaan dan Pembayaran Digital
CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M.R. Hermawan, menilai integrasi proses pengadaan dan pembayaran digital menjadi fondasi penting untuk belanja pemerintah yang efisien dan terukur. Ia menyebut pembayaran melalui Livin’ by Mandiri dengan sumber dana KKPD dapat mengakomodasi transaksi e-purchasing hingga maksimal Rp200 juta per transaksi. Pembayaran dapat dilakukan melalui Virtual Account berstandar BI SNAP yang didukung Bank BPD Jawa Timur. Dengan skema tersebut, penyedia, khususnya UMKM, berpeluang menerima pembayaran lebih cepat, sekitar 1×24 jam.
Ryn juga mengingatkan agar transaksi pengadaan tidak dilakukan di luar aplikasi lokapasar. Menurutnya, proses yang sepenuhnya berlangsung di platform resmi akan memastikan jejak transaksi terekam digital sehingga memudahkan audit dan pemeriksaan serta menekan risiko administrasi.
Diskusi Terfokus untuk Implementasi KKPD
Diskusi terfokus (FGD) yang digelar membahas berbagai aspek implementasi KKPD, mulai dari kebijakan dan regulasi, kesiapan sistem perbankan, hingga integrasi proses pengadaan dan pembayaran digital. Hasil diskusi diharapkan menjadi rujukan praktis bagi BPKAD provinsi dan kabupaten/kota, bendahara, tata usaha, serta KPA OPD untuk menjalankan KKPD secara optimal dan berkelanjutan di Jawa Timur.***
Saat ini belum ada komentar