BGN: Masalah Teknis di Balik Pemberhentian Operasional SPPG Sampang

DIAGRAMKOTA.COM – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sempat mengalami hambatan operasional. Hal ini menarik perhatian Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan penjelasan terkait penyebabnya. Menurut Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, masalah tersebut lebih bersifat teknis daripada kekurangan anggaran.

“Jangankan di Madura, yang lain juga ya (sempat berhenti operasional), jadi kalau itu lebih ke masalah teknis. Jadi itu enggak ada (akibat kurang modal), uangnya ada kok, buktinya sekarang bisa jalan lebih besar lagi,” ujarnya.

Menurut Nanik, salah satu faktor utama adalah keterlambatan dalam pengajuan proposal keuangan oleh SPPG. “Jadi masalah teknis di keuangan, sehingga ada keterlambatan pengiriman. Keterlambatan itu mengapa bisa terjadi? Karena anak-anak SPPG ini kalau mau minta uang itu harus mengirim proposal, nah, ada yang karena proposalnya telat. Begitu telat satu hari, dia bisa terlambatnya 10 hari. Mengapa? Karena dikirimnya per 10 hari sekali.”

Penyebab Keterlambatan Pengajuan Proposal

Masalah keterlambatan pengajuan proposal menjadi salah satu pemicu utama gangguan operasional SPPG. Proses pengajuan yang tidak tepat waktu menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi dana. Hal ini memengaruhi kemampuan SPPG untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara optimal.

Nanik menjelaskan bahwa sistem pengajuan proposal yang digunakan memiliki mekanisme khusus. “Setiap SPPG harus mengajukan proposal secara berkala. Jika terlambat, maka proses pengiriman dana akan tertunda. Ini bisa memengaruhi operasional mereka selama beberapa hari.”

Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Selain keterlambatan pengajuan proposal, pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga turut berkontribusi pada hambatan operasional SPPG. Pergantian ini menyebabkan perubahan dalam tata kelola dan koordinasi antara pihak-pihak terkait.

“Ini masalah teknis. Jadi itu enggak ada (akibat kurang modal), uangnya ada kok, buktinya sekarang bisa jalan lebih besar lagi, jadi waktu itu ada pergantian petugas, namanya PPK, ini masalah teknis,” tambah Nanik.

Tanggapan dari Pihak Daerah

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menyampaikan laporan terkini tentang jumlah SPPG yang beroperasi. Ia menyebutkan bahwa dari total 81 SPPG yang telah beroperasi sejak program MBG dicanangkan, hanya 74 yang masih aktif.

“Tujuh SPPG itu berhenti beroperasi, karena tidak memiliki modal cukup, akibat anggaran dari BGN belum cair,” katanya.

Namun, menurut informasi dari BGN, hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya dana. Faktor teknis seperti keterlambatan pengajuan proposal dan pergantian PPK tetap menjadi penyebab utama.

Langkah Penyelesaian dan Persiapan Ke depan

Untuk menghindari terulangnya masalah serupa, BGN menyarankan agar SPPG melakukan persiapan penuh sebelum pelaksanaan program MBG. Hal ini termasuk pengajuan proposal yang tepat waktu dan pemahaman terhadap mekanisme pengelolaan dana.

“BGN minta SPPG lakukan persiapan penuh untuk MBG tahun 2026,” pesan BGN.

Dengan adanya perbaikan sistem dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan SPPG dapat beroperasi secara efektif dan mendukung program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.***