Peristiwa Olimpiade Matematika di Bojonegoro Ricuh, Kepolisian Lakukan Pembubaran Paksa
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Minggu, 7 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pada hari Minggu (7/12/2025), kegiatan Olimpiade Matematika tingkat SD/MI yang digelar di Gedung Serbaguna Jalan KH Mansyur, Kelurahan Ledokwetan, Bojonegoro berakhir dengan situasi kericuhan dan pembubaran paksa oleh pihak kepolisian. Acara yang seharusnya menjadi ajang kompetisi akademik bagi anak-anak justru berubah menjadi peristiwa yang memicu kepanikan dan ketidaknyamanan bagi peserta serta orang tua.
Menurut AKP Agus Elfauzi, Kapolsek Bojonegoro Kota, tindakan tegas dilakukan karena kondisi di lokasi tidak terkendali dan berpotensi membahayakan keselamatan ratusan peserta yang didominasi anak-anak. “Situasi di lapangan sudah tidak kondusif. Terjadi kepanikan dan kericuhan antara panitia dengan wali murid,” ujar Kapolsek dalam pernyataannya.
Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara proposal pengajuan izin dengan pelaksanaan acara. Panitia penyelenggara dari Management SR Tuban sebelumnya melaporkan jumlah peserta sebanyak 1.500 orang yang dibagi dalam tiga sesi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah peserta jauh lebih besar dan tidak terkendali.
Proses Mediasi dan Pengembalian Uang Pendaftaran
Setelah insiden tersebut, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap panitia penyelenggara dan mediasi dengan perwakilan wali murid. Hasil dari mediasi ini adalah kesepakatan bahwa panitia bersedia mengembalikan seluruh uang pendaftaran kepada orang tua peserta melalui pihak sekolah masing-masing.
“Tuntutan pengembalian biaya pendaftaran dari wali murid telah disetujui panitia melalui sekolah masing-masing,” tambah Kapolsek. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada konflik, pihak penyelenggara tetap berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para peserta dan orang tua.
Tanggapan dari Dinas Pendidikan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, M Anwar Mukhtadlo, menyatakan bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak memiliki izin maupun koordinasi dengan instansinya. “Tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan. Kami langsung turun tim untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait penyelenggara acara ini,” kata Anwar.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak dinas pendidikan merasa terkejut dengan adanya acara yang digelar tanpa persetujuan resmi. Hal ini juga menjadi pertanyaan besar tentang prosedur perizinan dan manajemen acara yang melibatkan banyak peserta.
Viralnya Video Kericuhan di Media Sosial
Video-video yang memperlihatkan kepanikan massal, orang tua dan anak yang berdesakan, serta tangisan peserta telah viral di media sosial. Kejadian ini memantik perhatian publik atas pentingnya prosedur perizinan dan manajemen acara yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
Beberapa netizen menyoroti kurangnya koordinasi antara penyelenggara dan pihak berwenang, serta perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kegiatan yang melibatkan anak-anak. Mereka menilai bahwa acara seperti ini harus diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan risiko bagi peserta.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Berdasarkan kejadian ini, beberapa rekomendasi telah diajukan oleh pihak berwenang. Pertama, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang melibatkan anak-anak. Kedua, sistem perizinan harus diperkuat agar tidak ada acara yang berlangsung tanpa persetujuan resmi. Ketiga, pelibatan pihak berwenang dalam setiap acara yang melibatkan banyak peserta harus dipastikan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kejadian serupa dapat dihindari di masa depan. Selain itu, penting bagi penyelenggara untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan peserta. ***
Saat ini belum ada komentar