DIAGRAMKOTA.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan komitmennya dalam mengimplementasikan Rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan (SUMP) untuk wilayah Gerbangkertasusila Plus (GKS+). Inisiatif ini bertujuan untuk memperbaiki layanan transportasi publik terintegrasi di daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang.
Pada acara penyerahan dokumen akhir SUMP GKS+ oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank, Adhy Karyono menekankan pentingnya peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini. “Kami harus mendorong akses pembiayaan dan sumber pendanaan untuk perencanaan prioritas, serta memastikan adanya kelembagaan yang akan mengelola transportasi publik, termasuk otoritasnya. Keterlibatan masyarakat juga sangat krusial dalam implementasi ini,” ujarnya.
Adhy menjelaskan bahwa SUMP GKS+ diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat Jawa Timur, seperti peningkatan panjang layanan umum hingga 700 km berbasis jalan, rel, dan air, serta peningkatan pengguna angkutan umum hingga 3,5 kali lipat. “Dengan rencana ini, kita dapat mengurangi kemacetan lalu lintas hingga 64 persen dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 38 persen,” tambahnya.
Selain itu, pelaksanaan SUMP GKS+ juga akan menciptakan 25 intermoda penting dan mengembangkan 9 area berbasis transit. Inisiatif ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 yang menekankan percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, khususnya infrastruktur transportasi publik di wilayah GKS+.
Adhy Karyono juga mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam mendukung implementasi SUMP GKS+. “Kerja sama yang telah terjalin selama dua tahun ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk melaksanakan dan mengadopsi rencana aksi SUMP di seluruh wilayah GKS+,” katanya.
Direktur Angkutan Jalan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suharto, menyatakan bahwa dokumen SUMP akan menjadi rujukan penting untuk pengembangan transportasi publik terintegrasi di Indonesia. “Kami berharap kota-kota lain di Indonesia dapat belajar dari integrasi dan pendanaan APBD di bidang angkutan umum yang telah dilakukan di Surabaya,” ungkapnya.
Ervan Maksum, Deputi Sarana Prasarana Bappenas, menambahkan bahwa SUMP tidak hanya menjadi panduan dalam pengembangan transportasi, tetapi juga dalam menyelaraskan perencanaan perkotaan yang meliputi masalah sampah, air, dan sanitasi. “Penting untuk menyelaraskan tata ruang dan transportasi publik, dan kami berterima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah menjadi contoh dalam konsep ini,” ujarnya.
Penyerahan dokumen akhir SUMP oleh Olaf Goerke dari KfW Development Bank kepada Pj. Gubernur Adhy Karyono dan Deputi Sarana Prasarana Bappenas Ervan Maksum menandai langkah penting dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi di wilayah Gerbangkertasusila Plus. (dk/yud)
