Pamer Gaji, Bupati Aceh Selatan Dianggap Tidak Serius Tangani Bencana Banjir
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menjadi sorotan setelah diketahui sedang menjalankan ibadah umrah. Kejadian ini terjadi usai ia mengeluarkan surat yang menyatakan tidak mampu menangani dampak bencana banjir dan longsor di wilayahnya. Surat tersebut bernomor 360/1315/2025 dan ditandatangani langsung oleh Mirwan.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencatat adanya 10 dampak besar akibat bencana alam yang terjadi. Diantaranya adalah akses transportasi yang terputus, kerusakan jalan dan jembatan, serta terhentinya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Selain itu, bencana juga merusak jaringan irigasi, sanitasi, dan layanan kesehatan.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudera Putra, menjelaskan bahwa surat ketidaksanggupan bukan berarti menyerah. Ia menegaskan bahwa surat tersebut merupakan syarat dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam penetapan status darurat bencana. Menurutnya, surat ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah kabupaten kepada provinsi agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terstruktur.
Diva menyebutkan bahwa surat tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Aceh untuk mengerahkan bantuan dalam skala lebih besar. Mulai dari logistik, alat berat, personel, sampai anggaran. “Banjir dan longsor yang terjadi kali ini menimbulkan kerusakan masif. Tidak semua dapat ditangani secara optimal oleh kabupaten karena keterbatasan peralatan dan kapasitas,” ujarnya.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk tetap berjuang menyelesaikan dampak bencana alam. Ia meminta semua bupati dan wali kota di Aceh untuk tidak menyerah. “Jangan cengeng menjadi bupati, itu saja sudah mengundurkan diri. Kita harus membantu masyarakat, jangan lari dari tanggung jawab dan jangan pakai alasan tidak tahu,” katanya.
Mualem secara tegas meminta bagi bupati yang menyerah untuk segera mengundurkan diri. “Saya menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Aceh, yang cengeng mundur saja, ganti yang lain tidak masalah,” tambahnya.
Respons Masyarakat Terhadap Tindakan Bupati
Tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mendapat berbagai respons dari masyarakat. Beberapa netizen menilai bahwa kepergiannya umrah saat situasi bencana sangat tidak pantas. Mereka menilai bahwa seorang pemimpin seharusnya fokus pada penanganan bencana, bukan justru menjalankan ibadah.
Beberapa komentar di media sosial menunjukkan kekecewaan terhadap sikap Bupati Mirwan. “Kita sedang dalam kondisi darurat, tapi dia malah umrah? Ini bukan waktu untuk berlibur,” tulis salah satu pengguna.
Di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan apakah kepergian Mirwan benar-benar untuk umrah atau hanya alasan untuk menghindari tanggung jawab. “Apakah ini alasan untuk menghindari penanganan bencana? Jangan-jangan dia tidak sanggup menangani masalah ini,” tulis netizen lain.
Peran Pemerintah Provinsi Aceh
Menurut Diva Samudera Putra, surat ketidaksanggupan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Selatan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Aceh untuk turun tangan. Dengan adanya surat tersebut, provinsi bisa mengerahkan bantuan dalam skala yang lebih besar.
“Melalui mekanisme ini, provinsi bisa segera turun tangan,” ujar Diva. Ia menekankan bahwa Pemerintah Aceh akan memberikan dukungan melalui logistik, alat berat, personel, dan anggaran.
Namun, banyak yang masih meragukan kemampuan pemerintah kabupaten dalam menangani bencana. “Kalau kabupaten tidak mampu, kenapa tidak segera meminta bantuan dari provinsi sejak awal?” tanya seorang netizen.
Penanganan Bencana yang Masih Memerlukan Evaluasi
Meski Pemerintah Aceh telah menyiapkan bantuan, beberapa ahli menilai bahwa penanganan bencana di Aceh Selatan masih memerlukan evaluasi. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengantisipasi bencana dan meningkatkan kapasitas penanganan darurat.
Selain itu, banyak yang menyoroti pentingnya transparansi dalam distribusi bantuan. “Jangan sampai bantuan yang diberikan tidak sampai kepada korban bencana,” kata salah satu pengamat. ***
Saat ini belum ada komentar