Gubernur Anwar Hafid, desak hentikan intimidasi bank tanah di Lore Bersaudara

DIAGRAMKOTA.COM –  Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid akhirnya turun gunung merespons keresahan warga Lore Bersaudara terkait konflik lahan dengan Badan Bank Tanah (PT BBT). Dalam kunjungan mendadak yang dipusatkan di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Minggu (21/12/2025), Gubernur menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi dan pematokan lahan harus dihentikan sampai persoalan agraria di kawasan itu tuntas ditangani.

Di hadapan ratusan warga yang memadati lokasi pertemuan, Anwar mengungkapkan bahwa persoalan ini sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi jauh sebelum konflik meluas. Ia menyebut, sejak 14 Juli 2025, dirinya telah mengirim surat resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk meminta peninjauan kembali pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Bank Tanah di Watutau.

“Sejak Juli saya sudah menyurati Menteri Agraria. Saya minta HPL Bank Tanah di Watutau ditinjau ulang. Tapi karena persoalan makin besar, saya tidak mungkin hanya menunggu laporan. Saya harus melihat langsung,” tegas Gubernur di hadapan warga.

Ia mengaku kehadirannya di Lore merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus konstitusional sebagai kepala daerah. Anwar bahkan memilih turun ke lapangan di hari libur demi memastikan suara rakyat benar-benar terdengar. “Persoalan tanah adalah persoalan hidup masyarakat. Dan itu tidak mengenal hari libur,” katanya.

Dari peninjauan lapangan, Anwar menemukan adanya ketidaksesuaian informasi yang diterima pemerintah pusat dengan fakta penguasaan tanah oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat Lore sudah puluhan tahun menggarap, menempati, dan memanfaatkan lahan tersebut sebagai ruang hidup. “Kalau sudah ada rumah, kebun, kandang, dan itu turun-temurun, maka negara wajib menghormati,” ujarnya.

Gubernur mengingatkan tujuan lahirnya Bank Tanah sejatinya untuk mencegah tanah negara bekas HGU jatuh ke tangan spekulan, bukan untuk menyingkirkan rakyat dari tanah yang telah mereka kelola secara sah menurut prinsip agraria. Karena itu, ia memastikan pemerintah daerah akan mengawal penuh hak-hak petani Lore Bersaudara.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyerukan agar warga tetap tenang dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis. Ia berulang kali menegaskan bahwa pemerintah daerah dan aparat keamanan akan menjaga situasi tetap kondusif. “Tetap berkebun seperti biasa. Jangan ada yang merasa diusir dari tanahnya sendiri. Negara hadir, dan kami yang akan mengurus ini,” tuturnya.

Gubernur memastikan bahwa seluruh temuan dan aspirasi warga akan segera disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bahkan langsung ke Presiden. Ia yakin pemerintah pusat akan mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat kecil. “Saya tahu Presiden berpihak kepada rakyat. Dan saya akan sampaikan kondisi sebenarnya di Lore,” tegasnya.

Ketua Harian Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng, Eva Susanti Bande, yang mendampingi Gubernur, turut menegaskan bahwa seluruh aktivitas pematokan, pengukuran, dan intimidasi oleh pihak manapun harus dihentikan sementara hingga pendataan subjek dan objek lahan rampung secara adil. Satgas PKA, kata Eva, akan terus mengawal pendampingan hukum dan administrasi agar hak rakyat benar-benar dipulihkan.

Kunjungan Gubernur Anwar Hafid dan Satgas PKA ke Lore Bersaudara menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi siap berdiri di garis depan untuk melindungi warga dari praktik-praktik agraria yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Warga pun menyambut baik kehadiran tersebut sebagai bukti nyata bahwa aspirasi mereka akhirnya didengar negara. ***