Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKRIM » Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi

Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
  • comment 0 komentar

DIAGRAMKOTA.COMPolda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait tuduhan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Penetapan diumumkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, Senin (7/11/2025).

Kedelapan tersangka dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Mereka diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu.

Klaster kedua meliputi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa). Ketiganya diduga memberi penjelasan, analisis, atau pendapat yang memperkuat tuduhan tersebut di ruang publik.

“Dalam penyidikan, kami memeriksa 130 saksi dan 723 barang bukti, termasuk dokumen akademik resmi dari UGM. Seluruhnya menegaskan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli dan dikeluarkan secara sah,” ujar Irjen Asep.

Kasus ini dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 setelah tuduhan ijazah palsu kembali beredar luas di media sosial dan kanal diskusi publik. Dugaan hoaks tersebut telah mencuat sejak 2022.

Para tersangka dijerat UU ITE dan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Menanggapi penetapannya sebagai tersangka, Roy Suryo mengatakan menghormati proses hukum. “Saya respon dengan senyum. Kita ikuti proses pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Rismon Hasiholan Sianipar menyatakan akan mengajukan praperadilan. “Saya akan melakukan perlawanan hukum karena penetapan ini tidak tepat,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak dr. Tifa belum memberikan keterangan resmi.

UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi pernah tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan, lulus pada 1985, dan berhak atas ijazah yang dipersoalkan.

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Pesta Seks Gay di Surabaya: ASN Sidoarjo Terlibat dalam Penggerebekan

    Kasus Pesta Seks Gay di Surabaya: ASN Sidoarjo Terlibat dalam Penggerebekan

    • calendar_month Sel, 21 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 136
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Sebuah insiden yang mencengangkan terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Petugas kepolisian berhasil menangkap 34 pria yang diduga terlibat dalam sebuah pesta seks sesama jenis di sebuah hotel. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kabupaten Sidoarjo. Identitas Pelaku dan Proses Penangkapan Dalam video yang viral di media […]

  • Jatim Super Exhibition Fair Volume III Jadi Etalase Gerbang Nusantara Baru

    Jatim Super Exhibition Fair Volume III Jadi Etalase Gerbang Nusantara Baru

    • calendar_month Sel, 30 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 126
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Gelaran Jatim Super Exhibition Fair (JSEF) Volume III siap menjadi etalase besar produk unggulan Jawa Timur yang mengusung semangat Gerbang Nusantara Baru. Acara tahunan yang diprakarsai MAKI Jatim ini akan berlangsung pada 31 Oktober – 2 November 2025 di Lencmark Mall Surabaya, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Mengangkat tema […]

  • SPMB 2025/2026 Ada Empat Jalur Pendaftaran, Lutfiyah : Sistem Harus Lebih Baik

    SPMB 2025/2026 Ada Empat Jalur Pendaftaran, Lutfiyah : Sistem Harus Lebih Baik

    • calendar_month Jum, 23 Mei 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 276
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Jelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Komisi D DPRD Kota Surabaya memberi catatan penting soal keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Salah satu sorotan datang dari Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, Luthfiyah. “Sebagai wakil rakyat, saya berharap sistem ini akan jauh lebih baik […]

  • Perdebatan Pilkada oleh DPRD dan Ancaman terhadap Kedaulatan Rakyat

    Perdebatan Pilkada oleh DPRD dan Ancaman terhadap Kedaulatan Rakyat

    • calendar_month 22 jam yang lalu
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 20
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diadakan secara langsung selama ini menjadi salah satu bentuk perwujudan demokrasi yang diperjuangkan sejak era reformasi. Namun, kini muncul wacana untuk mengembalikan pemilihan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat. Direktur Democracy and Election Empowerment […]

  • Mantan Narapidana Korupsi di Wantimpres? Erles Rareral: Memalukan!

    Mantan Narapidana Korupsi di Wantimpres? Erles Rareral: Memalukan!

    • calendar_month Ming, 15 Sep 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 175
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pakar hukum, Erles Rareral, dengan tegas mengecam revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) yang membuka peluang bagi mantan narapidana dengan hukuman di bawah lima tahun untuk menjadi anggota Wantimpres. Menurutnya, menempatkan mantan terpidana, khususnya yang terlibat kasus korupsi, dalam posisi yang dapat menentukan arah kebijakan pemerintahan merupakan tindakan yang tidak bijak. Erles, […]

  • Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2025: Faktor dan Dampak

    Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2025: Faktor dan Dampak

    • calendar_month Jum, 19 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 52
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga November 2025, PNBP mencapai Rp 444,9 triliun atau sebesar 93,2 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Namun, angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 477 triliun. Penyebab Penurunan […]

expand_less